TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, mempertanyakan kebijakan Menteri Keuangan Agus Martowadodjo untuk menaikkan "kelas" perjalanan dinas anggota DPR. Padahal perjalanan dinas itu sebelumnya dianggap sebagai pemborosan.

"Kami mengusahakan menurunkan (biaya perjalanan), yang jadi masalah 'kelas' perjalanan dinas itu dinaikkan oleh Menteri Keuangan," ujarnya di gedung parlemen Senayan Jakarta, Senin 14 Mei 2012.

Menurut Marzuki kenaikan "kelas" pada perjalanan dinas ini selain memboroskan anggaran juga bisa membuka ruang penyalahgunaan. "Diberi dananya untuk first class, tapi nanti yang dibeli tiket apa kan belum tentu," katanya.

Ia pun mengaku telah mengirimkan surat secara langsung perihal perjalanan dinas ini ke Menteri Agus. "Sekitar sebulan atau dua bulan lalu sudah saya surati. Tapi tanggapannya lambat, masih dipelajari," ujarnya. "Janganlah usaha kita (menurunkan biaya perjalanan) sirna karena itu."

Sebelumnya koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan anggaran perjalanan dinas dan kunjungan untuk tahun 2012 bagi anggota komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencapai Rp 1,4 triliun. Uchok mengatakan anggaran perjalanan tersebut terlalu besar dan perlu dipangkas.

Total anggaran sebesar Rp 1,4 triliun tersebut dikutip oleh FITRA dari surat Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang pemerincian anggaran belanja negara pemerintah pusat tahun 2012.

Pemerinciannya, Rp 24 miliar untuk kunjungan kerja ke luar negeri, Rp 99 miliar kunjungan dalam negeri, Rp 539 miliar uang reses bagi komisi, Rp 546,7 miliar uang sosialisasi empat pilar kebangsaan, dan Rp 29 miliar untuk kunjungan kerja dalam negeri untuk kasus-kasus spesifik.

ANANDA PUTRI