TEMPO.CO, Jakarta -- Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Arindra A. Zainal tak setuju dengan cara berpikir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie yang menyebut para koruptor di Tanah Air lulusan perguruan tinggi terbaik seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). "Kok cara berpikirnya salah banget, ya," kata dia kepada Tempo, Selasa, 8 Mei 2012.
Menurut Arindra, tak selayaknya politikus Partai Demokrat itu mengeluarkan pernyataan seperti itu. Meskipun tujuannya untuk menyatakan bahwa para koruptor tentunya merupakan orang-orang pintar yang sebagian besar berasal dari perguruan tinggi ternama di Indonesia.
Dengan pernyataannya itu, kata dia, sama halnya dengan menganalogikan bahwa semua maling di Indonesia yang berada di penjara adalah orang Islam. Atau misalnya di negara lain Eropa seperti Italia, yang penghuni penjaranya warga beragama Katolik. "Lalu, apa yang disalahkan agamanya? Kan tidak demikian," ujar dia. Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) UI ini menuturkan, "Korupsi itu kan tergantung pada orang-orangnya. Jangan menggeneralisasi," kata dia.
Kemarin, Ketua DPR Marzuki Alie menyebut para koruptor sebenarnya adalah orang-orang pintar yang merupakan produk dari perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. "Koruptor adalah orang-orang pintar. Mereka juga bisa dari anggota ICMI, anggota HMI, lulusan UI, UGM, dan lainnya. Tidak ada orang bodoh," kata dia dalam acara "Masa Depan Pendidikan Tinggi di Indonesia" di Universitas Indonesia, Depok, kemarin.
Namun setelah pernyataannya menuai komentar protes banyak pihak, ia membantahnya. Melalui siaran pers Marzuki mengatakan bahwa dirinya tak bermaksud mendiskreditkan UI atau UGM. Menurutnya, apa yang disampaikannya adalah sesuatu yang bersifat umum mengenai fenomena korupsi di Indonesia. "Karena itu saya katakan ada yang salah dengan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi harusnya menghasilkan akhlak mulia, sehingga lulusan perguruan tinggi kalau jadi pimpinan bisa menjadi contoh," ujarnya. (baca : Marzuki: Koruptor Bisa dari ICMI, HMI, UI, UGM)
MUNAWWAROH
Berita terkait
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati
6 jam lalu
KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas
Baca SelengkapnyaRespons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
1 hari lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
1 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
3 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
3 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
3 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
4 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
5 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
6 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
6 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya