TEMPO Interaktif, Jakarta: Kejaksaan Agung membantah ikut mengusut adanya indikasi penyelewengan penggunaan dana hasil ekspor oleh Texmaco seperti yang dikemukakan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung. "Kejaksaan masih belum mendapatkan pemberitahuan dari BPPN. Jadi kami masih menunggu informasi dari BPPN," kata Juru Bicara Kejaksaan Agung Kemas Yahya Rahman kepada Tempo News Room di kantornya, Senin (1/3).Seperti diberitakan, dalam rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) pekan lalu, Syafruddin mengungkapkan adanya indikasi penyelewengan penggunaan dana hasil ekspor oleh Texmaco, yang seharusnya disetorkan ke BNI, ternyata digunakan untuk membiayai divisi perusahaan permesinan.Menurut Kemas, jika ada perusahaan yang masih memiliki hutang kepada BPPN dan perusahaan tersebut tidak beritikad baik untuk melunasi hutangnya, maka BPPN akan menyerahkannya kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk menindaklanjutinya. "Jadi saat ini kita masih menunggu keterangan dari BPPN bagaimana, apakah termasuk yang diterbitkan SKL (Surat Keterangan Lunas)-nya atau yang tidak. Kalau termasuk yang tidak, maka tentu akan kita tindak lanjuti," lanjut Kemas. Dimas Adityo - Tempo News Room
Berita terkait
Selain Anies, Jokowi Ternyata Juga Pernah Singgung Kepemilikan Lahan Prabowo di Debat Capres 2019
10 Januari 2024
Jokowi juga pernah singgung kepemilikan lahan Prabowo di Debat Capres 2019.
Baca SelengkapnyaMengenal Mantan Mendag Tom Lembong yang Masuk Tim Pemenangan AMIN
15 November 2023
Tom Lembong resmi menjadi Co-captain dalam tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias AMIN. Seperti apa sosoknya?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Lowongan Kerja KAI Service untuk Lulusan S1, Tiket Promo BNI - Batik Air Gelar Travel Fair
15 Oktober 2023
Berita terpopuler ekonomi sepanjang Sabtu kemarin, 14 Oktober 2023 dimulai dari PT Reska Multi Usaha (KAI Services) tengah membuka lowongan kerja.
Baca SelengkapnyaSatgas BLBI Sita 3 Aset Tanah dan Bangunan di Jakarta Selatan Senilai Rp 111,2 Miliar, Ini Rinciannya
27 September 2023
Satgas BLBI memasang plang atas aset properti eks BPPN/eks BLBI dan menyita barang jaminan debitur dengan total perkiraan nilai Rp 111,2 miliar.
Baca SelengkapnyaJusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar ke Pemerintah, Mahfud Md Buka Suara
11 Juni 2023
Menko Polhukam Mahfud Md buka suara terkait pengusaha jalan tol Jusuf Hamka yang menagih utang pemerintah Rp 800 miliar.
Baca SelengkapnyaSatgas BLBI Alih Nama 7 Aset Properti Eks BPPN jadi Milik Pemerintah
8 Desember 2022
Sertifikasi aset dilakukan untuk mengamankan aset negara dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau eks BLBI.
Baca SelengkapnyaPanggil Henry Leo dan Yulianto Chandra, Satgas BLBI: Agenda Menyelesaikan Hak Tagih
22 Agustus 2022
Satgas BLBI yang dipimpin oleh Rionald Silaban sebagai Ketua dan Mahfud MD sebagai Ketua Dewan Pengarah memanggil konglomerat Henry Leo dan Yulianto
Baca SelengkapnyaDitagih Satgas BLBI, Bos Texmaco Pertanyakan Empat Versi Utang
3 Januari 2022
Bos Grup Texmaco Marimutu Sinivasan mengklaim dirinya memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban utang perusahaan kepada negara
Baca SelengkapnyaDitagih Utang BLBI Rp 29 T, Bos Texmaco Gugat KPKNL ke Pengadilan
3 Januari 2022
Pemilik Grup Texmaco Marimutu Sinivasan resmi menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang atau KPKNL Jakarta III,
Baca SelengkapnyaObligor BLBI Meninggal, Satgas Tetap Kejar Ahli Waris untuk Penuhi Kewajiban
10 September 2021
Satgas akan terus mengejar para pewaris obligor BLBI untuk memenuhi kewajiban.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah
20 jam lalu
