Diadukan ke Polisi, Bos Media Bungkam

Reporter

Editor

Selasa, 24 April 2012 15:55 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik media Indonesia Finance Today menolak menanggapi pengaduan dirinya kepada polisi terkait pemberangusan hak berserikat. Pemberangusan ditandai dengan pemecetan 13 jurnalis secara sepihak. "Mengenai kasus tersebut silahkan hubungi Manaping Siregar ( Sekretaris Redaksi IFT)," kata Rosalie S. Ticman, Direktur PT Indonesia Finanindo Media, ketika dihubungi, Selasa 24 April 2012.


Sebelumnya, pengurus Serikat Karyawan Indonesia Finance Today melaporkan Rosalie ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemberangusan hak berserikat (union busting), Senin 23 April 2012. Pengurus Serikat Karyawan IFT didampingi pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Sholeh Ali, terpaksa melaporkan Rosalie ke polisi karena manajamen PT IFM tidak menggubris tiga surat yang dilayangkan LBH Pers untuk melakukan mediasi.

Menurut Sholeh Ali, indikasi terjadi union busting oleh manajemen PT IFM adalah pemecatan sepihak terhadap 13 jurnalis Indonesia Finance Today yang tergabung dalam Serikat Karyawan IFT pada 2 April 2012. Surat pemecatan ditandatangani Direktur PT IFM Rosalie S Ticman. “Kami meminta Kepolisian untuk secepatnya memanggil Rosalie S. Ticman,” ujar Sholeh Ali, Senin, 23 April 2012.

Juru bicara Serikat Karyawan IFT Abdul Malik mengatakan sebelum melakukan pemecatan sepihak, Rosalie S Ticman secara langsung maupun tak langsung telah mengintimidasi karyawan IFT untuk tidak bergabung dengan Serikat Karyawan IFT. Selain itu, kata dia, Rosalie juga mengancam sejumlah anggota serikat untuk keluar dari Serikat Karyawan IFT. “Padahal, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menjamin hak karyawan untuk berserikat,” ujarnya.

Pemecatan tersebut juga diduga terjadi akibat adanya tuntutan hak normatif sejumlah karyawan kepada manajemen PT IFM. Tuntutan tersebut, kata Abdul, adalah pengembalian gaji yang dipotong manajemen sebesar 5-27,5 persen sejak Februari 2012.



AYU PRIMA SANDI | MUHAMAD RIZKI

Berita terkait

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

1 hari lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

59 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

59 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya