Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan melakukan penjualan langsung e-Toll Card atau kartu prabayar penggunaan jalan tol kepada pengguna Jalan Tol di Gerbang Pintu Tol Cililitan, Jakarta, Senin (16/4). ANTARA/Dhoni Setiawan
TEMPO.CO , Jakarta:Dukungan politik terhadap usulan hak interpelasi atas kebijakan Menteri Badan usaha Milik Negara Dahlan Iskan berguguran. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera, yang sejumlah kadernya menjadi inisiator, menyatakan menolak interpelasi.
“Jadi kami tak akan mendukung adanya interpelasi,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di sela-sela peresmian kantor baru PDI Perjuangan Provinsi Bali di Denpasar Selasa 17 April 2012. “Siapa pun boleh berkomentar, termasuk anggota DPR. Tapi tak usah sampai interpelasi,” ujarnya lagi.
PKS berpendapat dukungan terhadap usulan interpelasi ditarik lantaran Dahlan sudah merevisi kebijakannya. "Maka, secara substansi, usulan interpelasi sudah tak relevan," ucap anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS, Refrizal.
Tjahjo menjelaskan interpelasi hanya layak untuk mengoreksi kebijakan presiden. “Kalau menteri itu kecil sekali, apalagi hanya menyangkut gaya,” ucapnya. Ia menilai setiap menteri berhak mengembangkan gaya kepemimpinannya masing-masing. Ia justru menyetujui gebrakan Dahlan memotong jalur birokrasi yang tak sehat.
Refrizal menuturkan, Dahlan mengeluarkan tiga keputusan untuk menganulir Keputusan Menteri BUMN Nomor 236 Tahun 2012 yang dipersoalkan anggota Komisi BUMN. Keputusan Menteri BUMN yang baru itu Nomor 164/MBU/2012, Nomor 165/MBU/2012, dan Nomor 166/MBU/2012. Tapi komisinya akan memeriksa apakah tiga keputusan itu tak melanggar Undang-Undang BUMN dan UU Keuangan Negara.
Para anggota Komisi BUMN DPR menginisiasi usulan hak interpelasi karena Dahlan menyerahkan sejumlah kewenangan kepada bawahannya sehingga bertentangan dengan UU BUMN dan UU Keuangan Negara. Kewenangan yang dilimpahkan itu antara lain penjualan aset tanpa persetujuan pemegang saham. Dahlan pun dianggap menyimpang karena menunjuk langsung Direktur Utama BUMN. Usulan telah disampaikan kepada pemimpin DPR pekan lalu. Mayoritas pengusul dari Fraksi Partai Golkar.
Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum melarang kadernya meneken usulan interpelasi itu. Ia bahkan memerintahkan mereka membendung usulan itu. "Ini kurang menguntungkan bagi ketenangan dan konsentrasi kerja pemerintah," katanya Selasa kemarin.
