BANDING PEMBEBASAN KORUPTOR - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 12 Maret 2012. Dalam rapat tersebut Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, meminta maaf kepada anggota Komisi III DPR karena tetap mengajukan banding keputusan PTUN DKI tentang Pembebasan Bersyarat tujuh narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan desakan untuk mencopot Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Pekanbaru harus disertai dengan data.
“Itu harus obyektif,” ujar Amir saat dihubungi Tempo, Senin, 9 April 2012. Amir mempersilakan pihak-pihak yang memiliki data mengenai hal tersebut untuk menyerahkannya kepada dirinya.
Amir mengatakan ia tidak ingin pembelaan dari para sipir atas insiden penamparan petugas lapas yang diduga dilakukan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana belum lama ini menjadi sebuah polemik.
Sebelumnya diberitakan, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak pencopotan jabatan atas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Pencopotan jabatan tersebut diusulkan karena diduga ada upaya melindungi para bandar narkotik, khususnya di Lapas Pekanbaru. Menurut Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, para pejabat tersebut mencoba memberikan perlindungan dengan cara mengalihkan isu-isu peredaran narkoba di Lapas. Neta memaparkan dua alasan keharusan pencopotan tersebut.
Ketiga pejabat tersebut, dikatakan Neta, tidak mendukung program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemberantasan narkoba melalui program Indonesia Bebas Narkoba tahun 2015. Selain itu, Neta menilai ketiga pejabat tersebut tidak responsif sehingga membiarkan peredaran narkoba di Lapas.
Menurut Neta, aksi pembiaran itu harus diusut secara pidana oleh Polri untuk mengetahui keterlibatan para pejabat tersebut. Selain mendesak pencopotan ketiga pejabat tersebut, Neta menyampaikan usulan untuk menghentikan peredaran serta perkembangan jaringan narkotik di lapas.
Neta mengusulkan rotasi rutin bagi para tahanan yang menjadi bandar narkoba, pemasangan pengacak sinyal, operasi penggerebekan rutin, serta segera mengeksekusi para tahanan narkotik dengan vonis hukuman mati.
Neta pun mengajukan usulan agar dilakukan pencopotan kepala lapas yang di tempat tugasnya ditemui peredaran narkoba. Selain itu, dirinya pun mengusulkan agar para sipir yang berkolusi dengan para tahanan pengendali serta pengedar narkotik dihukum seberat-beratnya.
Sampai saat ini, Amir menyatakan pihaknya belum pernah mengadakan pertemuan dengan IPW untuk membahas pencopotan para pejabat tersebut. “Belum pernah ada komunikasi dari IPW,” kata Amir.
