Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di halaman rumahnya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/10). Hari ini SBY berkantor di kediaman pribadinya dengan agenda bertemu wakil menteri dan pimpinan partai politik anggota koalisi. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - - Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada Arie Dwipayana mengusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk merombal menteri dari Partai Keadilan Sejahtera. Menurutnya, pernyataan bahwa PKS dikeluarkan dari koalisi saja tidak cukup menunjukkan bahwa hubungan pemerintah dan PKS selesai.
"Kongkritnya ya reshuffle tiga menteri PKS. Kalau mengatakan mendepak PKS dari koalisi tapi menterinya masih dipakai ya sama saja pepesan kosong," ujarnya kepada Tempo, Rabu 4 April 2012.
Selasa malam, 3 April 2012 , rapat setgab di kediaman Presiden Susilo Bambany Yudhoyono memutuskan mengeluarkan PKS dari koalisi. Keputusan ini diambil karena Presiden SBY kesal dengan sikap PKS yang jelas-jelas menentang suara koalisi soal kenaikan harga BBM.
Namun, dalam pertemuan di Cikeas itu tak ada pembicaraan soal nasib tiga menteri dari PKS. Tiga menteri PKS yang duduk di kabinet saat ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono serta Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.
Arie mengatakan, pernyataan bahwa PKS dikeluarkan dari koalisi tak menggambarkan apa-apa jika tak diikuti langkah nyata mendepak tiga menteri PKS. Ia menyatakan, pernyataan bahwa PKS dicoret dari koalisi hanya akan menjadi produk pencitraan jika SBY tak berani mengganti tiga pembantunya itu. "Ini hanya akan menjadi pencitraan untuk merespon kekesalan publik yang menyatakan kok PKS membelot tapi dibiarkan saja," ujarnya.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.