TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, mengaku legowo jika benar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan PKS tidak lagi bagian dari koalisi. Meski begitu, partainya tetap menunggu Presiden SBY sendiri yang menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan PKS.
"Kami akan menunggu Presiden SBY menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan PKS," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS ini di Jakarta, Rabu, 4 April 2012 dinihari, menyikapi hasil rapat Sekretariat Gabungan di Cikeas Bogor, Jawa Barat.
Seperti diketahui, Presiden SBY, yang juga Ketua Sekretariat Gabungan Partai Koalisi, memimpin rapat Setgab di Cikeas. Hadir dalam rapat itu, pimpinan partai koalisi minus PKS. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Alie, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.
Pertemuan Selasa, 3 April 2012 malam, itu berlangsung tiga jam. Pertemuan, menurut Sekretaris Setgab Syarief Hassan, sengaja tidak mengundang PKS. (baca: Pertemuan Setgab Sengaja Tak Undang PKS) Dan hasilnya, Setgab akhirnya mengeluarkan PKS dari koalisi karena dianggap menyalahi kontrak koalisi. (Baca: Setgab Keluarkan PKS dari Koalisi)
Keputusan itu, menurut Syarief, berkaitan dengan sikap PKS yang kembali berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Terakhir adalah opsi yang diambil PKS untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) di Paripurna DPR. Saat voting, Fraksi PKS tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat 6 dalam UU APBN-P 2012 yang mengatur harga BBM bersubsidi tidak naik. PKS menolak opsi yang memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Adapun lima fraksi koalisi lain, yakni F-Demokrat, F-Golkar, F-PPP, F-PAN, dan F-PKS, mendukung penambahan Pasal 7 ayat 6a. Substansi itu memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.
Menurut Mahfudz, partainya sadar penuh soal opsi dan konsekuensi atas opsi berseberangan dengan sikap fraksi partai koalisi. "Ketika PKS memutuskan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April yang diyakini akan sangat membebani masyarakat, PKS sadar betul risiko politik yang akan dihadapi," kata Mahfudz. (Baca: Hilmi Aminuddin: Hak Presiden Copot Menteri PKS)
Karena itu, menurut Mahfudz, sejak awal partainya akan tetap bersikap untuk melihat kepentingan rakyat yang menjadi konstituen mereka. Mahfudz mengatakan semangat partai menjadi alasan PKS menolak kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak dalam Sidang Paripurna DPR. Dalam sidang tersebut, PKS mengambil sikap yang sama dengan sejumlah partai oposisi dengan menolak ditetapkannya Pasal 7 ayat 6a dalam Undang-Undang APBN-P 2012. "Kami siap atas semua risiko keputusan partai," katanya.
Mahfudz juga menyatakan siap dengan segala keputusan yang dikeluarkan Sekretariat Gabungan terkait nasib PKS dalam koalisi. Isu keluarnya PKS dari koalisi, menurut dia, tidak berasal dari dalam diri PKS, tetapi dari sejumlah kader Demokrat yang memang tidak suka dengan PKS.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita terkait
Terancam Didepak, Menteri Salim Percaya SBY-PKS Masih Kuat
Pertemuan Setgab Sengaja Tak Undang PKS
Setgab Depak PKS Dari Koalisi
SBY Rancang Posisi Baru Setgab di Cikeas
Kekesalan SBY terhadap PKS Memuncak
Ada Apa SBY Bertemu dengan Setgab Malam Ini?
PKS Soal Koalisi: Kami Bukan Jelangkung
Pengamat Sebut SBY Masih Butuh PKS
Pengamat: Demokrat Melunak karena SBY Butuh PKS
Ical: Kami Nyaman-nyaman Saja dengan PKS
Dipo Alam: PKS Itu Banci
