TEMPO.CO, Jakarta - Sidang paripurna DPR menunda pengesahan Rancangan Undang Undang Penanganan Konflik Sosial. RUU itu sebenarnya sudah akan disahkan di sidang paripurna hari ini, Selasa, 2 April 2012. "Perdebatan anggota di paripurna kali ini substansial. Karena itulah kami beri panitia khusus waktu seminggu untuk merampungkan," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, usai paripurna DPR, Selasa 3 April 2012.
Dalam paripurna pengesahan RUU PKS, interupsi beberapa kali disampaikan sejumlah anggota DPR. Mereka mempermasalahkan beberapa pasal dalam RUU yang dinilai bertabrakan dengan undang-undang lain.
Wakil Ketua Komisi Pertahanan, TB Hasanuddin, misalnya, mempermasalahkan Pasal 34 yang memberi kewenangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Kota untuk menggerakkan TNI dalam menangani konflik sosial. Menurut TB, pasal ini rentan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Anggota DPR lainnya, Arif Budimanta, mempertanyakan Pasal 53 ayat 3 yang memperbolehkan keterlibatan masyarakat internasional dalam menyelesaikan konflik sosial. "Harus dibedakan antara konflik sosial dan bencana alam. Bagaimana mungkin konflik di Tanah Air diselesaikan oleh masyarakat internasional," ujar Arif. Ia meminta Pansus mengeluarkan pasal itu dari RUU PKS.
Ketua Komisi Pertahanan Mahfud Siddiq meminta RUU PKS bisa mendefinisikan situasi konflik sosial yang memungkinkan penggunaan kekuatan militer. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh TNI dan Polri.
Menurut Mahfud seharusnya TNI dan Polri tidak dilibatkan dalam penanganan konflik sosial. Alasannya, dari beberapa konflik sosial yang terjadi justru melibatkan TNI dan Polri. "Bagaimana mungkin TNI dan Porli terlibat konflik tapi mereka yang atur sendiri, supremasinya bagaimana, dan substansinya tidak bisa," ujar Mahfud.
Perdebatan keterlibatan TNI dan Polri dalam menangani konflik sosial, kata Priyo, harus dituntaskan pansus dalam waktu satu minggu. Menurut dia, TNI dan Polri bisa saja dilibatkan, tapi dengan mekanisme baku agar tidak mudah bagi pejabat mengerahkan pasukan.
Selama ini undang undang hanya mengizinkan pengerahan TNI oleh presiden, sedangkan konflik sosial sering terjadi di tingkat lokal. "Apakah harus digerakkan presiden, atau cukup dengan formula yang diusulkan bupati dan muspida, ini yang harus diluruskan."
IRA GUSLINA SUFA
Berita terkait
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
9 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
9 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
10 jam lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
2 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
3 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
3 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
3 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
4 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya