TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional yang merupakan salah satu anggota koalisi pendukung pemerintah yang tergabung di Sekretariat Gabungan (Setgab) mempertanyakan keberadaan Setgab yang dinilai tidak kompak.
Wakil Ketua Fraksi PAN di Dewan Perwakilan Rakyat, Viva Yoga Mauladi mempertanyakan komitmen PKS yang kembali membelot dengan partai anggota koalisi lainnya dalam rapat Paripurna di DPR pada akhir pekan lalu. "Untuk apa ada Setgab kalau tidak kompak. Beberapa kasus seperti masalah BBM, Century, dan kasus pajak sebagai contohnya," kata Viva, di gedung DPR, Senin, 2 April 2012.
Menurut Viva, kondisi Setgab yang tidak kompak ini harus menjadi perhatian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia berharap SBY dapat bersikap tegas agar Setgab dapat menjadi koalisi yang solid. "Meskipun, diantara partai koalisi tetap mempunyai ideologi masing-masing," katanya.
Dalam rapat paripurna DPR akhir pekan lalu, PKS berbeda sikap dengan lima partai koalisi lainnya yang menyetujui pemerintah menaikkan harga BBM, asalkan harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan minimal 15 persen selama enam bulan. PKS memilih sikap yang sama dengan tiga partai oposisi ; PDI Perjuangan, Hanura, dan Gerindra yang menolak kenaikan harga BBM.
Perbedaan sikap PKS itu membuat para politikus Demokrat gerah. Desakan agar PKS didepak dari anggota koalisi pun terus menyeruak. Sebelumnya, PKS sendiri mengaku siap untuk keluar dari koalisi.
Menurut Viva, keputusan apakah PKS akan dikeluarkan atau tetap berada di koalisi ada di SBY. Viva berharap agar SBY dapat bersikap tegas. "Keputusannya ada di SBY, harus ada ketegasan agar Setgab tetap solid. PKS kan katanya sudah siap untuk keluar," kata Viva.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terkait
Elite Koalisi Perubahan Pengusung Anies Baswedan Berkumpul di Pulau, Apa yang Dibahas?
31 Mei 2023
Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres berkumpul di pulau pada pekan lalu. Apa saja yang dibahas?
Baca SelengkapnyaPSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKala Anies Baswedan Ungkit Dukungan PKS Saat Jabat Gubernur DKI Jakarta
24 Februari 2023
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi bakal Capres 2024.
Baca SelengkapnyaMeski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan
11 Januari 2023
Legislator asal PKS meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT.
Baca SelengkapnyaRidwan Saidi Meninggal, Anis Matta: Terima Kasih Atas Usahamu Menjaga Demokrasi Kita
25 Desember 2022
Budayawan Betawi Ridwan Saidi tutup usia hari ini, Minggu, 25 Desember 2022.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Bersiap Hadapi Urusan Berikutnya usai Lengser dari Balai Kota
21 Agustus 2022
"Kalau sudah selesai satu urusan, kita bersiap dengan urusan yang berikutnya," kata Anies Baswedan sambil mengutip Surat Al-Insyirah ayat 7
Baca SelengkapnyaJabatannya Habis Oktober 2022, Anies Baswedan: Insya Allah Tetap Ada di Jakarta
21 Agustus 2022
Anies Baswedan mengatakan meski tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta selesai Oktober mendatang ia tidak akan meninggalkan Jakarta
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan: Selesai Oktober Istirahat Dulu Baru Kerja Lagi yang Berikutnya
21 Agustus 2022
"Setelah selesai Oktober tuntas di Jakarta, besoknya ke mana habis itu?" tanya Anies Baswedan yang dijawab kader PKS dengan teriakan 'Presiden'.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Hadiri Acara Jalan Sehat PKS, Sorakan Presiden Menggema
21 Agustus 2022
PKS bakal memilih calon presiden dan wakil presiden yang memiliki karakter nasionalis-religius. Anies Baswedan masuk daftar
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Ubah Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, PKS: Puskesmas Bukan Pusat Kesakitan Masyarakat
5 Agustus 2022
PKS memuji Anies Baswedan yang mengubah nama rumah sakit jadi rumah sehat dengan mengatakan Puskesmas bukan Pusat Kesakitan Masyarakat.
Baca Selengkapnya