Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono (kiri). ANTARA/Fahrul Jayadiputra
TEMPO.CO, Jakarta - Kekesalan para politikus Partai Demokrat terhadap manuver Partai Keadilan Sejahtera tertumpah dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina Demokrat yang juga Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu kemarin sore, 1 April 2012. (Baca: SBY: Harga BBM Naik Dikaitkan Politik 2014)
Dalam acara selama sekitar tiga jam di kantor pusat Demokrat, Jakarta, para pengurus pusat meminta Yudhoyono mencoret PKS dari koalisi. Alasannya, PKS dinilai telah mengkhianati komitmen koalisi untuk menyokong pemerintah soal usulan kenaikan harga bahan bakar minyak.
"Ada aspirasi yang kuat di kalangan kader Demokrat agar (partai) yang tak konsisten dengan kontrak koalisi diberi hukuman," kata Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Menurut dia, aspirasi itu disampaikan dalam acara spesial karena baru pertama kalinya Yudhoyono hadir dalam rapat di kantor pusat Demokrat.
Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Saan Mustopa mengungkapkan hampir seluruh hadirin berkeluh-kesah mengenai sepak terjang PKS. Mereka meminta Yudhoyono menertibkan PKS yang kerap tak sejalan dalam mendukung kebijakan pemerintah. "Kami berharap ketua koalisi (Yudhoyono) memenuhi aspirasi kader Partai Demokrat."
Adapun Ketua Departemen Komunikasi Publik Demokrat Andi Nurpati menyatakan Yudhoyono menerima dengan baik aspirasi para kader itu. Nurpati berpendapat PKS bukan kritis, melainkan sudah menentang koalisi. Ia pun menuding ada menteri dari PKS yang sengaja tak mensosialisasi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Dalam rapat paripurna DPR, PKS berbeda sikap dengan lima partai koalisi lainnya yang menyetujui pemerintah menaikkan harga BBM, asalkan harga minyak mentah Indonesia naik minimal 15 persen selama enam bulan. PKS sependapat dengan tiga partai oposisi yang menolak pemerintah menaikkan harga. Tiga partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Melalui pemungutan suara, akhirnya opsi koalisi yang menang.
Pengamat politik Effendi Gazali berpendapat PKS akan mudah dikontrol jika tetap di koalisi. "Lebih menguntungkan (bagi Yudhoyono) karena PKS tersandera," katanya. Tapi Yudhoyono terkesan lemah jika tak mencopot seluruh menteri dari PKS. (Baca: SBY Beri Sinyal Depak PKS)
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
