Dari kiri; Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, dan Bendahara Umum PKS Mahfud Abdurahman usai pelantikan pengurus baru dan penutupan Munas PKS di Jakarta, Minggu (20/6)[ANTARA/Rosa Panggabean]
TEMPO.CO , Jakarta:Ketua Majelis Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Aminuddin, pencopotan menterinya dari Kabinet merupakan hak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kalau pun nanti dicopot, itu hak Presiden,” ujar Hilmi ketika dihubungi Tempo Ahad 1 April 2012.
Menurut Hilmi, SBY memiliki wewenang dalam penambahan maupun pencopotan menteri. Namun hingga saat ini, Hilmi belum berkomunikasi perihal pencopotan menteri partai tersebut. Hilmi menyatakan sampai sekarang partainya dalam kondisi baik-baik saja. Jika pada akhirnya SBY mencopot menteri, Hilmi siap menerima.
Anggota Fraksi PKS, Indra yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak akan memberikan hukuman kepada partainya hanya karena penolakan kenaikan BBM. Senada dengan penuturan Hilmi, Indra pun menuturkan sampai saat ini presiden SBY belum berkomunikasi dengan Ketua Majelis Syuro partai tersebut.
Dalam rapat paripurna soal kenaikan harga BBM Jumat kemarin, PKS memutuskan secara tegas menolak kenaikan BBM. Sikap ini diambil setelah opsi PKS yang mensyaratkan hara rata-rata minyak harus naik 20 persen dari patokan harga minyak dunia tak dihiraukan anggota koalisi lainnya.
Penolakan PKS dianggap berseberangan dengan sikap anggota koalisi lainnya. Akibatnya, posisi PKS di koalisi terancam. Sejumlah kader Partai Demokrat mendesak Presiden SBY memberikan hukuman kepada PKS.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
