Sejumlah anggota fraksi PDIP, fraksi Partai Gerindra dan fraksi Partai Hanura, saat berusaha melakukan interupsi dan protes kepada pimpinan Sidang Marzuki Alie, dalam rapat paripurna, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 30/03 2012. TEMPO/Imam Sukamto/IS2012033026
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan dirinya meminta semua pihak, termasuk politikus pembuat gaduh, keluar dari ruang rapat paripurna DPR. Permintaannya itu tidak hanya ditujukan kepada politikus Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. “Tadi malam saya katakan, 'siapa pun yang membuat kegaduhan, saya persilakan keluar dari ruangan',” kata Marzuki, yang tadi malam memimpin sidang paripurna membahas RUU APBN Perubahan 2012, saat dihubungi Sabtu, 31 Maret 2012.
Menurut Marzuki, suasana rapat paripurna sangat tidak kondusif. Banyak pihak tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Beberapa kali Marzuki sampai harus memperingatkan peserta sidang supaya menghormati pendapat orang lain. Sejumlah politikus itu justru berteriak-teriak mengajukan interupsi. Ada pula anggota DPR yang mengetuk-ngetuk microphone sehingga berbunyi 'duk-duk' keras.
Banyaknya orang yang berteriak mengajukan interupsi membuatnya harus menentukan sikap. Marzuki tidak tahu siapa saja yang melakukan kegaduhan itu karena banyak pihak melakukan keributan di dalam rapat paripurna. Selaku pemimpin sidang, Marzuki berusaha menertibkan. “Mereka itu sudah melanggar tata tertib persidangan,” kata dia menuding.
Marzuki juga menilai tindakan gaduh saat rapat paripurna disebabkan banyak pihak ingin mengulur waktu. Sebab, apabila telah lewat pukul 24.00, mereka berpendapat bahan bakar minyak (BBM) tidak akan naik. Padahal, kata Marzuki, keputusan apakah BBM naik atau tidak, bergantung pada hasil rapat paripurna.
Dalam sidang, PDI Perjuangan dan Partai Hanura melakukan aksi walk out. Partai moncong putih ini mempermasalahkan perpanjangan waktu sidang hingga lewat pukul 24.00. PDI Perjuangan berpendapat, berdasarkan tata tertib DPR, pembahasan DPR harus selesai 30 hari sejak pemerintah menyerahkan RAPBN Perubahan 2012. Itu berarti persidangan harus sudah memutuskan hasilnya Sabtu pukul 00.00 WIB.
"Pemerintah menyerahkan pada tanggal 29 Februari 2012, artinya, hari ini, 30 Maret 2012 adalah hari terakhir pembahasan APBN-P 2012. Sekarang sudah lewat pukul 24.00, sehingga APBN Perubahan tidak bisa disahkan," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuriyanto, dalam sidang tadi malam. "Perpanjangan waktu sidang adalah pelanggaran terhadap tata tertib."
