TEMPO.CO, Jakarta -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi H Ishaak, mengisyaratkan partai yang dia pimpin siap keluar dari koalisi dalam pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono. Istilahnya, PKS siap tidak "satu perahu" lagi..
Dalam pidato politiknya pada penutupan Musyawarah Kerja Nasional PKS di Medan, Rabu 28 Maret 2012 malam, Luthfi menyebutkan, keluar koalisi itu ditempuh jika pemerintah tidak memperdulikan kondisi rakyat dalam kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.
Menurut dia, tawaran yang disampaikan PKS terkait rencana kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dinilai sangat sederhana.
Melalui sejumlah opsi yang diajukan, PKS memahami pemerintah menginginkan postur APBN yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan,
Namun PKS tidak menginginkan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan hal itu dengan cara menimbulkan kesulitan untuk rakyat."Formulasi yang ditawarkan PKS adalah kombinasi postur APBN yang sehat dan tidak mengabaikan rakyat," katanya.
Menurut Ishaak, banyak pihak salah paham, bahkan mencemooh dan mencerca sikap politik yang ditunjukkan PKS sebagai mitra koalisi tersebut.
Namun pihaknya merasa tidak perlu untuk melayani cemoohan dan cercaan itu. "Kita cukup membuktikan kinerja yang baik untuk rakyat," katanya.
Dengan sikap politik itu, kata dia, PKS selalu siap untuk terus menjadi mitra koalisi dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Namun kita juga siap untuk tidak dalam 'perahu'," katanya.
Ia mengatakan, pada Pemilu 1999, tanpa dana yang besar dan dukungan dari pihak mana pun, PKS mampu mendapatkan kesuksesan sehingga memiliki kursi di DPR Pusat.
Pada Pemilu 2004, PKS juga mampu meraih kemenangan meski perahu koalisinya terbelah dua atau tidak melanjutkan koalisi hingga masa pemerintahan.
Karena itu, pihaknya telah memiliki kesiapan jika perahu koalisi yang terjalin sejak Pemilu 2009 tersebut kembali terbelah dua.WDA | ANT
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
