TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hakim menegaskan komitmen partainya untuk mengusung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono hingga 2014. "Sampai saat ini masih tetap dalam koalisi, kontrak kami sampai 2014 dan sampai saat ini kebijakan itu akan terus," kata Abdul Hakim saat dihubungi Tempo, Rabu 28 Maret 2012.
PKS adalah satu-satunya partai koalisi yang menyatakan menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Sikap ini ditegaskan dalam pidato Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dalam pembukaan Mukernas PKS di Medan Selasa, 27 Maret 2012. Sikap PKS ini sempat menyulut kemarahan sejumlah politikus Demokrat. Demokrat menuding PKS memainkan politik dua muka dengan pernyataan-pernyataannya di publik.
Menurut Abdul Hakim, dalam Mukernas yang masih berlangsung hingga hari ini PKS masih menyatakan tergabung dalam koalisi. Kepastian ini dikuatkan oleh keputusan Majelis Syuro PKS yang merupakan badan tertinggi pengambilan keputusan di partai itu. "Termasuk keputusan Majelis Syuro yang terakhir di Mukernas Medan masih tetap dalam koalisi. Sidang mukernas itu tidak membicarakan kemungkinan keluar dari koalisi," katanya.
Soal desakan untuk keluar dari koalisi, katanya, PKS tak ingin menanggapinya. Dia mengatakan, PKS tak ingin terjebak dalam manuver-manuver politik partai lain. PKS memilih untuk fokus pada pembahasan APBN Perubahan 2012. "Kami anggap itu bunga-bunga politik saja. Kami tak ingin terjebak. Lebih baik kami fokus saja dalam pembahasan APBNP 2012," katanya.
Dia juga mengatakan bahwa PKS belum menentukan sikap soal penghapusan pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang menghalangi pemerintah untuk menaikan harga BBM. Dia mengatakan, PKS menunggu hasil pembahasan di tim perumus Badan Anggaran.
"Kami baru akan menyikapi jika sudah ada hasil dari tim perumus. Saya barusan mendapat laporan bahwa di tim perumus masih belum selesai pembahasannya. Perubahannya seperti apa," ujar Anggota DPR dari Lampung ini.
PKS lanjutnya, juga tak memperbolehkan kadernya untuk turun ke jalan. Dia mengatakan, PKS lebih memilih upaya di parlemen. "Kami tidak memperbolehkan kader untuk turun ke jalan. Menurut kami itu tidak perlu karena kami kan punya wakil di DPR. Lebih baik kami perjuangkan saja di parlemen," kata Hakim.
FEBRIYAN
Berita terkait
Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk
5 hari lalu
Berikut tanggapan para pengamat politik dan peneliti soal koalisi Prabowo ke depan yang hampir pasti bakal gemuk.
Baca SelengkapnyaBamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo
22 hari lalu
Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.
Baca SelengkapnyaSoal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya
21 Juli 2023
Erwin Aksa memastikan bahwa arah politik Golkar akan selalu berada di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaKata Anas Urbaningrum dan Gede Pasek soal PKN yang Belum Tentukan Arah Koalisi
15 Juli 2023
Anas Urbaningrum dan Gede Pasek sebut Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN belum tentukan arah koalisi untuk Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaAirlangga Bilang KIB Belum Bubar Meski PAN Beri Sinyal Merapat ke PDIP
5 Juni 2023
Airlangga menyebut dirinya bahkan baru bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas pada Sabtu malam kemarin.
Baca SelengkapnyaPKB Sebut Golkar Sepakat Gabung KIR, Begini Respons Airlangga
5 Mei 2023
Airlangga menjelaskan, Golkar sedianya sudah membentuk tim teknis untuk koalisi inti.
Baca SelengkapnyaDua Jam Lebih Bertemu di Istana, Ini yang Dibahas Jokowi dan 6 Ketum Parpol Koalisi
2 Mei 2023
Menurut Airlangga, pertemuan dengan Jokowi ini lebih banyak membahas kondisi perekonomian ke depan. Adakah bahas politik?
Baca SelengkapnyaPolitikus PKB Bilang Cak Imin dan Airlangga Bertemu Rabu Besok
2 Mei 2023
Halalbihalal DPP PKB dan DPP Golkar itu digelar di Resto Plataran Senayan.
Baca SelengkapnyaPAN Yakin Diajak Berkoalisi Partai Lain karena Merepresentasikan Muhammadiyah
30 April 2023
Bukan hanya jemput bola, Eddy menyebut pihak lain juga berupaya menjangkau PAN untuk berkomunikasi.
Baca SelengkapnyaJokowi Disebut Bakal Kumpulkan Lagi Ketua Umum Partai Koalisi
26 April 2023
Sebelumnya pada 2 April 2023, Jokowi juga sudah bertemu dengan lima ketua umum partai koalisi. Tak mengundang Surya Paloh.
Baca Selengkapnya