Mahasiswa Universitas Indonesia Timur berunjuk rasa dengan menutup jalan sebagai bentuk penolakan atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM, Makassar, Sulsel (22/3). FOTO ANTARA/Yusran Uccang/nz/12
TEMPO.CO, Medan - Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal Lodewijk F. Paulus, menyatakan tentara akan mengamankan unjuk rasa besar-besaran menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar di sejumlah tempat di Medan, Senin, 26 Maret 2012.
Menurut Lodewijk, Kodam akan menurunkan 10 batalion untuk membantu polisi mengamankan unjuk rasa. Lodewijk menganggap kehadiran tentara tidak menyalahi undang-undang. Lodewijk mengatakan seluruh Panglima Kodam diperbolehkan membantu polisi. "Diperintah atau tidak oleh Kepala Staf Angkatan Darat atau Panglima TNI, para Panglima Kodam harus memberi bantuan kepada polisi," kata Lodewijk kepada Tempo, Jumat malam, 23 Maret 2012.
Bantuan pengamanan yang dilakukan pasukan Kodam I/Bukit Barisan bersifat di bawah kendali operasi Kepolisian Daerah Sumatera Utara. "Bantuan pengamanan itu masuk kategori operasi militer selain perang dan tanpa membawa senjata berisi peluru tajam. Kehadiran TNI dalam pengamanan unjuk rasa juga di bawah kendali polisi," ujar Lodewijk.
Meski tanpa senjata berpeluru tajam, pasukan Kodam dibekali pentungan dan tameng untuk berjaga-jaga. Selain itu Kodam juga akan memberikan bantuan transportasi jika angkutan umum selama unjuk rasa besar-besaran menolak kenaikan BBM tidak beroperasi. "Truk Batalion Kavaleri, Artileri Medan, juga milik Kodam I akan disiapkan untuk mengangkut masyarakat," kata Lodewijk.
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Wisjnu Amat Sastro mengatakan sekitar 13 ribu polisi disiagakan mengamankan demonstrasi di Medan dan beberapa wilayah lain di Sumatera Utara mulai 26 Maret 2012 hingga 2 April 2012. Wisjnu mengatakan, berdasarkan perkiraan, sekitar 25 ribu pengunjuk rasa akan turun ke jalan mulai Senin, 26 Maret 2012.
Pengamanan yang dilakukan polisi, kata Wisjnu, sesuai dengan standar operasi prosedur penanganan unjuk rasa, yakni menggunakan senjata tanpa peluru tajam. "Kapolri sudah memerintahkan seluruh jajaran polisi untuk tidak menggunakan senjata berisi peluru tajam," kata Wisjnu kepada Tempo.
Ribuan pengunjuk rasa diperkirakan tumpah ruah memprotes niat pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April 2012. Pusat penanggulangan krisis unjuk rasa menolak kenaikan BBM di Medan menyatakan sedikitnya 50 ribu massa akan bergantian aksi unjuk rasa yang dimulai Senin, 26 Maret 2012.
"Kami akan turun ke jalan hingga pemerintah membatalkan rencana menaikkan harga BBM," kata koordinator pusat penanggulangan krisis Tongam Siregar kepada Tempo.
Dia juga mengatakan unjuk rasa besar-besaran di Medan akan dilakukan tidak hanya oleh mahasiswa dan buruh, melainkan petani dan sopir angkutan umum. "Unjuk rasa akan kami lakukan hingga pemerintah benar-benar membatalkan rencana menaikkan harga BBM," ujar Siregar.
