TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 25,6 triliun untuk 18,5 juta keluarga miskin terganjal sikap Fraksi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai ini menolak usul pemerintah untuk langsung mendistribusikan dana melalui kantor pos.
Partai Golkar dikabarkan menginginkan penyaluran bantuan tunai dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui program infrastruktur. Langkah ini dilakukan berdasarkan pengalaman masa lalu. Pada 2008 sampai 2009, BLT yang disalurkan pemerintah cuma menguntungkan Partai Demokrat. Bila disalurkan melalui kepala daerah, citra Golkar ikut terangkat karena 45 persen kepala daerah saat ini berasal dari partai ini.
Wakil Ketua Sekretaris Jenderal DPP Golkar Harry Azhar Azis membantah tudingan bahwa Golkar berencana menguasai penyaluran bantuan tunai melalui pemerintah daerah. “Kami menolak BLT karena hitungan pemerintah salah,” ujarnya Rabu 21 Maret 2012.
Dia mempertanyakan data pemerintah mengenai jumlah keluarga miskin sebesar 18,5 juta. “Data BPS yang dipegang Wakil Presiden Boediono menyebutkan jumlah orang miskin 30 juta orang atau 7,5 juta kepala keluarga.” Dengan data itu, kata Harry, seharusnya BLT yang disalurkan Rp 10 triliun dan bukan Rp 25,6 triliun.
Pembengkakan jumlah keluarga miskin ini akan dipertanyakan Golkar. “Apakah ini ada unsur money politics yang dilegalkan,” kata Harry.
Adapun PKS disebutkan menginginkan penyaluran bantuan tunai dilakukan melalui Kementerian Sosial. Kementerian ini diketahui dipimpin menteri dari PKS. Politikus PKS, Ahmad Rilyadi, membantah kabar itu. “Kami masih menolak kenaikan harga BBM, jadi tidak membicarakan BLT,” ujarnya ketika dimintai konfirmasi kemarin. Soal penyaluran BLT, kata dia, adalah urusan pemerintah. “Silakan pemerintah mengaturnya.”
Sikap tegas menolak kenaikan harga BBM juga diungkapkan oleh Fraksi PDI Perjuangan. “Bila pemerintah mau memberikan BLT, berikan saja. Tapi BBM tetap tak boleh naik,” kata politikus PDI Perjuangan, Arif Budimanta.
ALI NUR YASIN | AKBAR TRI KURNIAWAN | ANANDA PUTRI
