TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia diminta mendesak Kerajaan Arab Saudi memperbaiki pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. "Manajemen penyelenggaraan ibadah haji buruk sekali," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif kepada Tempo News Room tadi malam. Menurut dia, tewasnya jemaah haji pada saat pelontaran jumrah di Mina merupakan peristiwa rutin yang hampir setiap tahun terjadi.Syafi'i mengatakan hal itu berkaitan dengan tewasnya 244 jemaah haji ketika melakukan ritual melempar jumrah di Jamarat, Ahad lalu. Di antara ratusan jemaah yang tewas akibat jatuh dan terinjak-injak sesama jemaah itu terdapat 48 orang asal Indonesia.Selain soal buruknya manajemen penyelenggaraan haji, Syafi'i mengungkapkan, berulangnya tragedi seperti itu setiap tahun juga disebabkan umat Islam tidak mau belajar dari pengalaman sebelumnya. Banyak jemaah haji, katanya, tidak disiplin. Karena itu, ia berpendapat, seharusnya pemerintah masing-masing negara memberi penyuluhan kepada jemaah hajinya agar terhindar dari tragedi seperti itu. "Untuk apa mencari fadhail (keutamaan-keutamaan) tanpa memikirkan keselamatan jiwa?" katanya.Soal buruknya pelaksanaan haji juga disoroti oleh Nahdlatul Ulama. Menurut Rois Syuriah NU KH Said Agil Siradj, jumlah jemaah haji sekarang ini sudah melampaui batas. Menurut data Kementerian Urusan Haji Arab Saudi, tahun ini lebih dari dua juta orang menunaikan ibadah haji. "Idealnya, dalam satu musim haji hanya sekitar satu juta orang. Atau, kalau mau dipaksakan, bisa sampai 1,5 juta," katanya tadi malam. Karena itu, ia mengharapkan pemerintah Indonesia tidak memaksakan permintaan penambahan kuota haji terus-menerus.Said Agil mengakui, pemerintah Saudi bukannya tidak melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan penyelenggaraan haji. Dalam hal ini, katanya, Arab Saudi telah memberi pelayanan yang luar biasa. "Sudah ada persiapan jauh-jauh hari, posko kesehatan, posko polisi, pramukanya, ambulans, mobil kebakaran, kemah antiapi," ujarnya. Namun, katanya, semua sarana itu menjadi kurang efektif karena jumlah jemaah haji yang melebihi kapasitas.Dari Arab Saudi sendiri, setelah tragedi Jamarat itu, Raja Fahd bin Abdul Aziz telah menyerukan agar dibuat rencana menyeluruh untuk memodernisasi dua kota suci, Mekkah dan Madinah.Kantor berita Arab Saudi, SPA, sebagaimana dikutip kantor berita AFP, melaporkan, proyek berjangka waktu 20 tahun itu diumumkan lewat Dekrit Kerajaan dan akan diresmikan oleh sebuah badan yang diketuai Menteri Urusan Perkotaan dan Pedesaan Arab Saudi Mutab bin Abdul Aziz. Gubernur Mekkah Abdul Majid bin Abdul Aziz, Gubernur Madinah Muqran bin Abdul Aziz, dan Menteri Urusan Haji Iyad bin Amin Madani akan duduk dalam suatu komite yang secara bertahap akan mengajukan rencana pembangunan. Komite ini dilaporkan juga diizinkan mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri.Sejak Raja Fahd naik takhta pada 1982, dan menjabat sebagai pemelihara dua kota suci itu, pemerintah Saudi sesungguhnya telah membelanjakan lebih dari 100 miliar riyal (sekitar US$ 27 miliar) untuk memperluas tempat-tempat suci di Mekkah dan Madinah yang selalu dikunjungi jutaan jemaah haji dari seluruh dunia setiap tahun.Dalam jumpa pers yang dilakukan Departemen Agama tadi malam, dilaporkan jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal dalam tragedi ini mencapai 48 orang. "Angka itu berdasarkan laporan via telepon dari Kabid Urusan Haji selaku ketua pelaksana harian PPIH di Arab Saudi malam ini," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Menteri Agama ad interim Jusuf Kalla.Di luar 48 korban yang telah diidentifikasi, kata Kalla, Panitia Penyelenggara Haji Indonesia di Arab Saudi juga mendata adanya lima korban yang diduga berasal dari Indonesia. "Mereka belum dapat diidentifikasi karena tidak ditemukan gelang identitas dan nomor paspor mereka," katanya.Soal kelambanan pemerintah dalam melakukan identifikasi korban, Kalla mengatakan, hal itu disebabkan peristiwa tersebut di luar perkiraan pemerintah. "Panitia sudah berkali-kali menganjurkan melempar jumrah di waktu sepi, tapi jemaah tidak sabar," katanya.Faisal/Muchamad Nafi/Maria Ulfah - Tempo News Room