TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto membantah pertemuan dengan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia merupakan upaya pemerintah meredam demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah terkait dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 1 April nanti. Namun ia yakin penjelasan yang disampaikan pemerintah ini minimal akan mengurangi aksi yang akan terjadi.
"Paling tidak diberikan pemahaman, orang kalau paham mestinya berpikir, apalagi di kalangan intelektual," ujarnya usai pertemuan dengan pimpinan perguruan tinggi negeri dan kopertis di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis 15 Maret 2012.
Menurut Djoko, dalam forum semacam inilah pemerintah bisa secara langsung memberikan penjelasan rasional atas rencana pengambilan kebijakan kenaikan harga BBM. Tidak hanya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kelompok masyarakat termasuk mahasiswa juga harus mengerti alasannya secara gamblang.
"Penting supaya mereka mengerti bahwa dalam konteks itu ada pro dan kontra. Kita juga menghormati jika ingin menyampaikan aspirasi tapi tetap pada asas demokrasi yang benar," ujarnya.
Selain mensosialisasi alasan kebijakan ini, pemerintah juga sudah siap mengantisipasi gejolak demonstrasi masyarakat, termasuk mahasiswa. "Saya dan Menko Kesra sudah menjelaskan soal ini kepada seluruh pangdam dan kapolda, Selasa lalu," ujarnya.
Dalam pertemuan itu pula Djoko meminta seluruh jajaran penegak hukum yang terkait untuk melakukan tindakan preemptive dan preventif dalam menghadapi berbagai gejolak demonstrasi yang akan terjadi. Ia menekankan aparat di daerah juga harus memahami bahwa demonstrasi yang dilakukan sekelompok masyarakat tidak dilarang dalam berdemokrasi. Hanya, memang harus tetap taat hukum dan pranata sosial yang berlaku.
"Karena itu harus bisa diantisipasi dengan baik, tepat, dan terukur. Kalau memang selalu ada unjuk rasa, harus dihadapi juga dengan benar," kata dia.
"Pemerintah memberikan ruang (berdemonstrasi) tapi harus juga dihormati hak-hak orang lain yang melakukan kegiatan sehari-sehari, mereka juga tidak ingin terganggu," kata Djoko.
Di tempat yang sama Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmaloka mengatakan apa yang dilakukan pemerintah dengan memaparkan sejumlah alasan ihwal rencana kenaikan BBM adalah lumrah. Sebab, masing-masing perguruan tinggi tetap bebas menanggapinya.
"Kalau saya tidak akan kumpulin mahasiswa untuk jelaskan soal ini. Mereka sudah besar, sudah tahulah," ujarnya santai.
"Paling nanti pertemuan santai saja, ngobrol-ngobrol biasa dengan presiden mahasiswa dan kawan-kawannya. Informal," kata dia.
