TEMPO.CO, Jakarta - Kabar tidak sedap itu diterima Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ia berada 16.000 kilometer dari Jakarta. Ketika Kejaksaan Agung mengumumkan kasus penyuapan dan pencucian uang Dhana Widyatmika Merthana ke publik, Agus tengah berada di Meksiko. Dia tengah mengikuti pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20.
Agus mengamati hiruk-pikuk kasus Dhana dari Meksiko. Bekas pegawai pajak golongan III-C itu diduga memiliki 18 rekening dengan nilai fantastis. Mirip dengan kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, Dhana tidak bekerja sendirian. Dia diduga bekerja sama dengan istri dan seorang koleganya dalam menggangsir duit.
Bukan cuma Dhana yang menjadi sorotan Kementerian Keuangan. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan mensinyalir sederet nama lain memiliki transaksi mencengangkan. Sebagian telah diberi sanksi, sebagian besar lainnya belum terjerat hukum. Dalam beberapa kesempatan, Agus Martowardojo menjawab pertanyaan Agung Sedayu dari Tempo seputar rekening gendut dan reformasi birokrasi di bawah kementerian yang ia pimpin.
Kasus Dhana Widyatmika dilaporkan PPATK ke Direktorat Pajak awal 2011. Kenapa Kementerian Keuangan terkesan lamban?
Memang pada awal 2011 PPATK memberikan laporan. Tapi laporan itu bersifat informasi, bukan hasil penyidikan atau investigasi. Pertengahan 2011, informasi tersebut diserahkan Dirjen Pajak ke Inspektorat Jenderal. Selanjutnya Itjen mengambil posisi untuk memeriksa. Namun, laporan yang bersifat informasi itu tentu masih perlu dipelajari.
Kejaksaan telah menggeledah tempat kerja istri Dhana, Dian Anggraeni, di Direktorat Pajak.
Penggeledahan itu bagian dari proses penyelidikan. Kami mendukung penegakan hukum.
Lalu apa langkah Kementerian Keuangan selanjutnya terkait Dhana dan istrinya?
Kami akan memberikan kerja sama yang terbaik agar proses penegakan hukum dijalankan. Kami telah minta Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan tindak lanjut.
Kementerian Keuangan tampaknya tak berdaya menghadapi rekening gendut pegawai pajak?
Kami butuh kerja sama dengan banyak instansi terkait untuk memperbaiki sistem yang ada. Pajak adalah penerimaan utama negara. Saya tidak bisa mengambil risiko adanya oknum yang melakukan pelanggaran didiamkan saja. Intinya, yang salah harus ditindak. Tapi saya juga tidak bisa mengambil risiko pegawai pajak turun moralnya karena mereka semuanya dianggap bersalah.
Selain Dhana, ada kasus Teguh Indrayana di bea cukai dan Ajib Hamdani di pajak yang mandek.
Saya tidak mau sebut nama. Yang pasti semua nama yang diberikan PPATK ke Kementerian Keuangan sudah kami tindaklanjuti. Laporan PPATK dari 2007 hingga 2011 ada sekitar 88 nama. Dari jumlah itu, sudah 32 pegawai terbukti bersalah dan kami tindak. Ada 9 nama yang kami laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuh orang kami berhentikan. Namun pemberhentian pegawai tidak gampang, terhambat Peraturan Pemerintah 53/2010 yang terlalu panjang prosesnya.
Reformasi birokrasi yang telah dilakukan Kementerian Keuangan sepertinya jalan di tempat?
Sistem terus diperbaiki. Kami sudah lakukan identifikasi daerah yang rawan korupsi. Pegawai yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sudah 24 ribu. Sebelumnya cuma tujuh ribu. Dengan pelaporan ini, ruang gerak mereka semakin sempit. Laporan kekayaan dan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak bisa dibandingkan. Jika ternyata ada kekayaan lebih, itu indikasi dia melakukan tindakan tidak patut.
Selengkapnya baca Majalah Tempo.
Berita lain:
Dhana Tak Bisa Jelaskan Sumber Dana
Istri Dhana Widyatmika: Saya Bukan Gayus Kedua
Direktorat Pajak Skors Istri Dhana
Jaksa: Ada Bukti Kuat untuk Menahan Dhana
Gunung Es Kekayaan Pegawai Pajak
Dhana Ditahan, Istri Terpukul
Pemiskinan Jadi Pilihan Hukuman Bagi Koruptor
Dhana dan Herly Patungan Usaha Jual-Beli Mobil
Istri Dhana Pernah Bekerja Bersama Gayus
Berita terkait
Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara
19 Januari 2024
Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Jengkel PNS Kemenkeu Jadi Mafia Pajak
3 Desember 2019
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jengkel dengan ulah banyak pihak yang berniat melakukan tindakan korupsi di lingkungan kementeriannya
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Kecewa Anak Buahnya di Pajak Ditangkap KPK
4 Oktober 2018
Anak buah Sri Mulyani tertangkap tangan oleh KPK.
Baca SelengkapnyaOknum Pegawai Pajak Peras Wajib Pajak Rp 700 Juta
17 April 2018
Polisi menangkap pegawai pajak yang kedapatan memeras wajib pajak Rp 700 juta.
Baca SelengkapnyaEks Pejabat Pajak Handang Soekarno Dieksekusi ke Lapas Semarang
1 Agustus 2017
Handang Soekarno sebelumnya meminta untuk ditahan di Lapas Kelas 1A karena sudah lama berpisah dengan istri dan tiga anaknya.
Baca SelengkapnyaSuap Pajak, Hakim Sebut Dirjen Pajak dan Ipar Jokowi Punya Andil
24 Juli 2017
Dalam vonis terdakwa suap pajak Handang Soekarno, majelis hakim menyebutkan peran ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyo.
Baca SelengkapnyaSuap Pejabat Pajak, Handang Soekarno Divonis 10 Tahun Bui
24 Juli 2017
Mejelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman lebih ringan kepada Handang Soekarno dibanding tuntutan jaksa KPK.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Rangkul Tiga Negara Suaka Pajak
11 Juli 2017
Tiga negara yang dikenal sebagai suaka pajak, yakni Singapura,
Hong Kong, dan Swiss, siap bekerja sama.
KPK Minta Handang Blak-Blakan soal Inisiator Suap Pajak
10 Juli 2017
Juru bicara KPK Febri Diansyah meminta terdakwa suap pajak Handang Soekarno untuk menyampaikan secara jujur pihak yang dinilai sebagai pelaku utama.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Pajak, Handang Soekarno: Saya Bukan Inisiator...
10 Juli 2017
Terdakwa kasus suap pajak, Handang Soekarno, membantah dirinya merupakan inisiator terjadinya pertemuan antara PT EKP dan pejabat Ditjen Pajak.
Baca Selengkapnya