TEMPO.CO, Jakarta - Tokoh filsafat dan agama Franz Magnis Suseno mengingatkan pemimpin Indonesia agar tidak banyak mengeluh. Menurut dia, Indonesia saat ini butuh pemimpin yang punya misi nyata dan konkret.
"Kalau loyo, lemas gimana bisa memimpin. Ngeluh juga tidak cukup," kata dia di diskusi "Meneladani Misi Profetik dalam Kepemimpinan Nasional" di Megawati Institute, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2012.
Pemimpin nasional, kata dia, harus bisa memimpin secara demokratis. Termasuk berani mengambil keputusan tidak populer dan menghasilkan integritas. Bukan berarti pemimpin tidak bisa melakukan manuver politik. Licik boleh saja, "Tetapi orang tahu dia tidak akan mengkhianati bawahan atau rakyat yang memberi amanah," kata Franz.
Perjalanan demokrasi di Indonesia, menurut pria yang akrab dipanggil Romo Magnis ini, sudah mengalami banyak kemajuan dalam 10 tahun terakhir. Misalnya jika ada peristiwa pelanggaran hak asasi manusia atau lainnya di daerah bisa dengan cepat terdengar di wilayah lain atau di pusat. "Tidak ada lagi main culik," kata dia.
Namun, masih ada empat tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia. Yang terberat adalah pemberantasan korupsi. Menurut dia ini membusukkan ketahanan bangsa. Tidak mungkin bangsa yang tidak bisa membedakan mana yang jujur dan tidak jujur bisa maju, ujarnya.
Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini melanjutkan, segala proses pengambilan keputusan dinodai korupsi. Segala jenis proyek mulai dari pusat dan daerah dikorup sehingga hasil proyek tidak bisa maksimal. Akibatnya tidak pernah ada keputusan terbaik yang bisa dibuat pemimpin.
Tiga tantangan besar lainnya adalah ketidakseimbangan hubungan antara pusat dan daerah, perekonomian yang harus berbasis kerakyatan, dan ancaman fanatisme agama. Fanatisme agama dan premanisme memperlihatkan pelanggaran HAM sekarang dilakukan masyarakat. Padahal, dulu masyarakat bisa hidup berdampingan.
ARYANI KRISTANTI
Berita terkait
KPK Ajak Anak Muda Berpartisipasi pada Festival Lagu Antikorupsi
11 Agustus 2017
Festival ini merupakan salah satu upaya KPK dalam pencegahan korupsi di kalangan anak muda.
KPK Gelar Festival Lagu Anti Korupsi dengan Juri Sandy Canester
7 Agustus 2017
KPK menyelenggarakan Festival Lagu Suara Anti Korupsi dengan juri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Sandy Canester.
Baca SelengkapnyaKPK Bekali Kiat Menolak Korupsi kepada 38 Finalis Putri Indonesia
27 Maret 2017
Sebanyak 38 wanita rupawan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka merupakan finalis ajang Putri Indonesia 2017.
Baca SelengkapnyaHanya Naik 1 Poin, Istana Berharap CPI Tahun Ini Lebih Baik
25 Januari 2017
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki berharap skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang diraih Indonesia pada tahun ini lebih baik lagi.
Baca SelengkapnyaTI: Paket Kebijakan Perbaiki Indeks Korupsi Indonesia
25 Januari 2017
Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, skor CPI Indonesia naik lima poin.
Baca SelengkapnyaKorupsi (Atas Nama) Partai
24 Oktober 2016
Rasanya tidak ada partai politik di Indonesia yang secara resmi memerintahkan kadernya untuk melakukan tindak pidana korupsi yang kemudian harus disetor ke partainya. Yang ada, partai tutup mata atas sumbangan kadernya, seberapa pun besarnya. Partai pada umumnya juga tidak pernah mempertanyakan asal-usul kontribusi dari kadernya. Konon, partai tidak boleh berburuk sangka terhadap kadernya sendiri, kendati jumlah dana yang disetor tidak masuk akal. Biasanya, kader yang banyak memberi dana untuk partai akan mendapat "reward", misalnya akan mendapat prioritas kalau ada lowongan jabatan di kelengkapan DPR, masuk panitia khusus yang menarik, jabatan di internal partai, atau nomor bagus calon anggota legislatif dalam pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaSiasat Kenaikan Subsidi Partai
21 Oktober 2016
Lagi, Kementerian Dalam Negeri melempar wacana kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik. Akankah gagasan ini menjadi langkah yang tepat untuk pembenahan partai?
Setahun lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah mengusulkan hal yang sama, yakni menaikkan bantuan keuangan partai sebesar Rp 1 triliun untuk semua partai yang memiliki kursi di DPR. Belum sempat direalisasi, usul tersebut kandas akibat penolakan masyarakat.
Resep Denmark Jadi Negara Paling Bersih dari Korupsi
16 Maret 2016
Apa resep Denmark menjadi negara paling bersih dari korupsi?
Baca SelengkapnyaSurvei BPS: Perilaku Antikorupsi Masyarakat Menurun
22 Februari 2016
Hasil survei BPS menunjukkan pengalaman antikorupsi
masyarakat lebih rendah dibanding persepsinya.
Kabar Baik, Peringkat Korupsi Indonesia Membaik!
27 Januari 2016
Kenaikan peringkat salah satunya berkat kinerja KPK dalam memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya