TEMPO Interaktif, Jakarta: Keamanan dan keselamatan insan pers dalam meliput daerah konflik adalah menjadi tanggung jawab publik. Sebab, tugas jurnalis dalam meliput daerah konflik bertujuan untuk menyebarkan informasi sebenar-benarnya kepada khayalak ramai. "Sehingga apapun yang terjadi, sadarkan publik bahwa resiko yang ditanggung pers adalah untuk kepentingan mereka," kata presiden IFJ (International Federation Journalists) Christopher Warren dalam dialog bersama jurnalis di Jakarta Media Centre, Selasa (20/1).Pernyataan Warren ini dikeluarkan menanggapi masih adanya kasus penyanderaan terhadap juru kamera RCTI di Aceh, Fery Santoro, oleh kelompok pemberontak GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Apalagi kasus penculikan ini telah mengalami tingkat publisitas tinggi sehingga dikhawatirkan mengancam keselamatan Fery. Warren juga menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa dalam kasus Feri, yaitu masyarakat sipil yang seharusnya tidak boleh diikutkan dalam konflik. "Tetapi IFJ mempunyai keterbatasan untuk meminta sanksi terhadap pelanggaran Konvensi Jenewa. Tidak hanya soal Fery saja, tapi juga di Irak," tegasnya.Salah satu alternatif untuk menyelesaikan hal itu adalah memberikan definisi yang jelas terhadap jurnalis. Sebab, jurnalis selama ini sering kali dianggap sebagai sasaran yang sah karena dianggap alat propaganda kedua pihak yang bertikai. Selain itu juga perlu dilaksanakan penyelidikan standar oleh kelompok independen.Menanggapi usulan boikot terhadap pihak yang melakukan pelanggaran Konvensi Jenewa, Warren tidak sependapat tentang hal itu. Dia menilai, adalah tanggung jawab jurnalis untuk menjelaskan yang sebenarnya kepada masyarakat. "Jadi lebih penting melaporkan apa yang terjadi di lapangan daripada melakukan boikot," tandasnya. D.A. Candraningrum - Tempo News Room