TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan menelaah laporan kasus korupsi yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. ”Semua laporan akan melalui proses telaah,” kata juru bicara KPK Johan Budi SP di kantornya kemarin.
Dia menjelaskan telaah dilakukan terhadap laporan yang memiliki data lengkap. Misalnya, memuat kronologi kasus dan petunjuk lainnya berupa surat. Telaah bakal ditindaklanjuti bila KPK menemukan unsur-unsur alat bukti. ”Kami akan memproses lebih dalam lagi bila dua alat buktinya cukup,” katanya.
Kemarin Solidaritas Nasional Antikorupsi dan Antimafia Hukum, pegiat antikorupsi, didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Prijanto, mendatangi KPK. Prijanto mengaku hanya mendampingi Yurisman Star, ketua organisasi antikorupsi itu. ”Saya mendampingi organisasi yang merespons buku saya berjudul Andaikan Aku atau Anda Gubernur,” kata Prijanto.
Yurisman mengatakan, buku Prijanto berkaitan erat dengan data tentang dugaan korupsi yang diduga melibatkan Gubernur Fauzi. Dia melaporkan dengan tambahan sejumlah data tertulis dan rekaman. Yurisman menolak memerinci proyek yang diduga dikorupsi. Dia hanya mengatakan bahwa proyek itu banyak dan mencapai miliaran rupiah. ”Proyek itu sudah ditulis di buku Pak Prijanto,” katanya. Yurisman menganggap datanya sahih karena disertai dokumen serta rekaman percakapan sejumlah pihak. "Semua saya setor ke KPK," ujar dia.
Adapun Kepala Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia menolak berkomentar soal laporan pegiat antikorupsi itu ke KPK. Alasannya, menurut Cucu, pihaknya belum menerima laporan resmi soal dugaan korupsi itu. ”Jadi, kami belum bisa memberikan tanggapan apa-apa,” ujar dia kemarin.
Ihwal tindakan Prijanto mendampingi organisasi Solidaritas ke KPK, Cucu menilai hal itu merupakan hak Prijanto sebagai warga negara. Menurut Cucu, laporan seseorang terhadap dugaan korupsi yang dilakukan seseorang itu sah-sah saja. Meski begitu, Cucu mengatakan Pemerintah Provinsi Jakarta menyerahkan laporan dugaan korupsi itu kepada KPK. “Selama ada bukti kuat, silakan saja dilaporkan ke KPK,” ujar dia.
