TEMPO Interaktif, Jambi - Para pejabat Jambi, mulai dari gubernur hingga bupati, dimintai keterangan oleh Tim Satuan Tugas Mafia Hukum dan Korupsi, sejak Rabu, 12 Februari 2012 hingga dua pekan ke depan. Tim yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Kehutanan, ini akan mengusut adanya dugaan korupsi dan penyalahan prosedur dalam pemberian izin alih fungsi lahan dan hutan untuk perusahaan perkebunan dan pertambangan di daerah ini.
Berita terkait
Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan
30 hari lalu
Konflik Agraria antara petani Desa Pakel Banyuwangi dan PT Bumisari makin berlarut-larut.
Baca SelengkapnyaKronologi Intimidasi Petani di Pakel Banyuwangi Diduga oleh Pihak Perkebunan Bumisari, Ada Todongan Senjata hingga Suara Tembakan
44 hari lalu
Diduga preman dan sekuriti PT Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses melakukan serangan dan intimidasi terhadap petani Desa Pakel Banyuwangi.
Baca SelengkapnyaKementan Targetkan Penanaman Tumpang Sari Padi Gogo Seluas 500 Ribu Hektare di Lahan Sawit
54 hari lalu
Kementerian Pertanian atau Kementan menargetkan penanaman padi gogo di lahan perkebunan sawit dan kelapa seluas 500 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaKPA Catat 2.939 Letusan Konflik Agraria di Era Jokowi, Didominasi Perkebunan dan PSN
20 Januari 2024
Angka letusan konflik yang terjadi di era Jokowi, menurut KPA, mengalami kenaikan dua kali lipat (100 %) dibanding satu dekade pemerintahan SBY.
Baca SelengkapnyaKPA Sebut Ada 241 Konflik Agraria Sepanjang 2023, Paling Banyak Konflik di Sektor Perkebunan Sawit
15 Januari 2024
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 241 konflik agraria sepanjang 2023.
Baca SelengkapnyaAnies Klaim Sektor Agromaritim Bisa Turunkan Pengangguran hingga 44 Persen
11 Januari 2024
Anies menyebut, sektor agromaritm dapat menurunkan angka pengangguran hingga 44 persen.
Baca SelengkapnyaSyarat dan Tata Cara Mengajukan HGU, Benarkah Gratis?
11 Januari 2024
Memanfaatkan tanah milik negara untuk kepentingan bisnis tertentu dibolehkan. Mengajukan HGU biasanya untuk tanah yang luas dalam waktu panjang.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Karantina Lepas Ekspor Asal Sumsel Rp153 Miliar, Ada Kodok Tujuan Perancis
8 Desember 2023
Pelepasan ekspor hari ini turut membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Baca SelengkapnyaIndustri Sawit Terpukul Ketidakstabilan Global, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Pemerintah?
2 November 2023
Menteri Airlangga membeberkan langkah pemerintah menghadapi perlambatan ekonomi yang berdampak signifikan terhadap industri kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaJokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan
24 Oktober 2023
Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.
Baca Selengkapnya