Tim Satgas Mafia ke Jambi Selidiki Soal Perizinan

Reporter

Editor

Rabu, 22 Februari 2012 22:29 WIB

Abraham Samad. TEMPO/Iqbal lubis

TEMPO Interaktif, Jambi - Para pejabat Jambi, mulai dari gubernur hingga bupati, dimintai keterangan oleh Tim Satuan Tugas Mafia Hukum dan Korupsi, sejak Rabu, 12 Februari 2012 hingga dua pekan ke depan. Tim yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Kehutanan, ini akan mengusut adanya dugaan korupsi dan penyalahan prosedur dalam pemberian izin alih fungsi lahan dan hutan untuk perusahaan perkebunan dan pertambangan di daerah ini.


Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan sembilan bupati yang ada di Provinsi Jambi diminta untuk memafarkan data, baik berapa lokasi lahan dan hutan yang telah dialih fungsikan maupun proses pengeluaran izinnya, dalam sebuah pertemuan di Abadi Suit Hotel Jambi.

Dorori, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) Kementerian Kehutanan, kepada wartawan mengemukakan, tim turun ke Jambi karena sebelumnya telah mendapat informasi terkait adanya dugaan pemberian izin perkebunan dan pertambangan yang tidak sesuai dengan prosedur.

"Kita turun untuk mengumpulkan data dan melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyimpangan prosedur pemberian izin alih fungsi lahan dan hutan di daerah ini. Kami berbekal Informasi sedikitnya ada 27 perusahan perkebinan dan pertambangan di sini pemberian izinnya menyalahi prosedur dilakukan para kepala daerah," ujarnya.

Menurut Dorori, Jambi merupakan salah satu daerah di Sumatera --setelah Riau-- yang jadi prioritas penyelidikan tim satgas. "Bila dalam penyelidikan ini ditemukan ada penyimpangan, maka akan dilanjutkan ke proses hukum," katanya. Dorori mengemukakan, tim sebelumnya telah menetapkan 13 bupati dan mantan bupati di Kalimantan sebagai tersangka, dalam kasus serupa.

Basri Agus, yang ditemui seusai pertemuan itu, mengaku tak pernah mengeluarkan izin yang melanggar hukum sewaktu dirinya menjabat sebagai Bupati Sarolangun beberapa waktu lalu. "Saya rasa sewaktu saya jadi bupati, dulu, tak pernah memberikan izin alih fungsi lahan dan hutan melanggar hukum," ujarnya.

SYAIPUL BAKHORI

Berita terkait

Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

30 hari lalu

Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

Konflik Agraria antara petani Desa Pakel Banyuwangi dan PT Bumisari makin berlarut-larut.

Baca Selengkapnya

Kronologi Intimidasi Petani di Pakel Banyuwangi Diduga oleh Pihak Perkebunan Bumisari, Ada Todongan Senjata hingga Suara Tembakan

44 hari lalu

Kronologi Intimidasi Petani di Pakel Banyuwangi Diduga oleh Pihak Perkebunan Bumisari, Ada Todongan Senjata hingga Suara Tembakan

Diduga preman dan sekuriti PT Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses melakukan serangan dan intimidasi terhadap petani Desa Pakel Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Kementan Targetkan Penanaman Tumpang Sari Padi Gogo Seluas 500 Ribu Hektare di Lahan Sawit

54 hari lalu

Kementan Targetkan Penanaman Tumpang Sari Padi Gogo Seluas 500 Ribu Hektare di Lahan Sawit

Kementerian Pertanian atau Kementan menargetkan penanaman padi gogo di lahan perkebunan sawit dan kelapa seluas 500 ribu hektare.

Baca Selengkapnya

KPA Catat 2.939 Letusan Konflik Agraria di Era Jokowi, Didominasi Perkebunan dan PSN

20 Januari 2024

KPA Catat 2.939 Letusan Konflik Agraria di Era Jokowi, Didominasi Perkebunan dan PSN

Angka letusan konflik yang terjadi di era Jokowi, menurut KPA, mengalami kenaikan dua kali lipat (100 %) dibanding satu dekade pemerintahan SBY.

Baca Selengkapnya

KPA Sebut Ada 241 Konflik Agraria Sepanjang 2023, Paling Banyak Konflik di Sektor Perkebunan Sawit

15 Januari 2024

KPA Sebut Ada 241 Konflik Agraria Sepanjang 2023, Paling Banyak Konflik di Sektor Perkebunan Sawit

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 241 konflik agraria sepanjang 2023.

Baca Selengkapnya

Anies Klaim Sektor Agromaritim Bisa Turunkan Pengangguran hingga 44 Persen

11 Januari 2024

Anies Klaim Sektor Agromaritim Bisa Turunkan Pengangguran hingga 44 Persen

Anies menyebut, sektor agromaritm dapat menurunkan angka pengangguran hingga 44 persen.

Baca Selengkapnya

Syarat dan Tata Cara Mengajukan HGU, Benarkah Gratis?

11 Januari 2024

Syarat dan Tata Cara Mengajukan HGU, Benarkah Gratis?

Memanfaatkan tanah milik negara untuk kepentingan bisnis tertentu dibolehkan. Mengajukan HGU biasanya untuk tanah yang luas dalam waktu panjang.

Baca Selengkapnya

Kepala Badan Karantina Lepas Ekspor Asal Sumsel Rp153 Miliar, Ada Kodok Tujuan Perancis

8 Desember 2023

Kepala Badan Karantina Lepas Ekspor Asal Sumsel Rp153 Miliar, Ada Kodok Tujuan Perancis

Pelepasan ekspor hari ini turut membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Industri Sawit Terpukul Ketidakstabilan Global, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

2 November 2023

Industri Sawit Terpukul Ketidakstabilan Global, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

Menteri Airlangga membeberkan langkah pemerintah menghadapi perlambatan ekonomi yang berdampak signifikan terhadap industri kelapa sawit.

Baca Selengkapnya

Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.

Baca Selengkapnya