TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Kehormatan Partai Demokrat mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anas Urbaningrum. Menurut anggota Dewan Kehormatan, Syarief Hasan, pemanggilan itu untuk membuktikan keterlibatan Ketua Umum Demokrat dalam Grup Permai yang terlibat sejumlah kasus korupsi. "Tapi sekarang kan nggak dipanggil-panggil. Jadi kemungkinan nggak bener," ujar Syarief di gedung MPR/DPR, Selasa, 21 Februari 2012.
Menteri Koperasi itu juga meminta KPK segera menuntaskan kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games Jakabaring, Palembang. Kalau memang ada kader Demokrat terlibat selain Anas harus segera disampaikan. "Kalau bener katakan, jadi tidak seperti sekarang."
Dewan Kehormatan, kata Syarief, tak akan memanggil Anas untuk mengklarifikasi pernyataan bekas Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazarudin. Alasannya, masalah itu sudah ditangani penegak hukum. Syarief juga menilai saat ini Anas belum perlu bicara ke publik menanggapi berbagai tuduhan yang dialamatkan Nazar kepadanya. "Kami serahkan dulu ke hukum. Silakan KPK dan pengadilan memanggil dia (Anas) untuk mendapatkan keterangan."
Sejumlah saksi menyebutkan dugaan keterlibatan Anas dalam kasus Wisma Atlet. Misalnya, fee sejumlah proyek pemerintah ke Grup Permai, perusahaan Nazar, juga mengalir untuk kepentingan Anas. Nazaruddin menyebut Angelina Sondakh saat diperiksa Tim Pencari Fakta Demokrat bercerita bahwa duit Rp 2 miliar mengalir ke Anas. Dalam beberapa kesempatan Nazaruddin juga menyebutkan Anas mengatur pertemuan awal membahas proyek Wisma Atlet.
Dalam percakapan melalui BlackBerry Messenger antara bekas pegawai Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang, dan Angie tersebut adanya permintaan uang--dengan kode apel--untuk diserahkan ke "Bos Besar". Menurut Rosa, istilah bos besar merujuk ke Anas.
Keterangan pegawai Nazaruddin lainnya, Yulianis, menyatakan uang juga dibawa ke arena Kongres Demokrat di Bandung. Sebagian uang itu merupakan fee proyek yang diterima Grup Permai. Uang itu diduga untuk pemenangan Anas.
IRA GUSLINA
Berita terkait
Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya
18 Desember 2023
KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.
Baca SelengkapnyaMomentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi
13 Desember 2023
Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.
Baca SelengkapnyaMomentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan
13 Desember 2023
Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.
Baca SelengkapnyaKPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi
12 Desember 2023
Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir
12 Desember 2023
KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
12 Desember 2023
Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia
12 Desember 2023
Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi
12 Desember 2023
Nawawi Pomolango mengatakan, sinergi gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi bisa bergerak maju.
Baca SelengkapnyaHari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan
12 Desember 2023
Saut Situmorang mengatakan hal yang perlu direfleksikan KPK di Hari Antikorupsi, seperti mengembalikan independensi KPK.
Baca SelengkapnyaHari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi
9 Desember 2023
Tiap 9 Desember masyarakat internasional memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Begini asal mula dicetuskan PBB.
Baca Selengkapnya