TEMPO Interaktif, Solo: Sebanyak 3.350 kepala desa (Kepala Desa) di Jawa Tengah tidak mendapatkan gaji maupun tanah bengkok (lahan garapan). Mereka harus bekerja mencari sumber penghidupan lain diluar gaji. Hal itu ditegaskan Sudir Santosa, Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Jawa Tengah (Pradja) kepada wartawan usai deklarasi berdirinya organisasi Pradja. Deklarasi para pamong rakyat itu berlangsung di Stadion Manahan Solo, Kamis (15/1). "Di Jawa Tengah ada 9872 Kepala Desa. 35 persennya atau sekitar 3.350 Kades tidak bergaji dan tidak memiliki tanah bengkok. Jumlah ini belum termasuk ribuan perangkat desa lainnya di Jawa Tengah yang senasib," tegas Sudir Santosa. Padahal, lanjut Sudir, para pegawai baik di perusahaan maupun di instansi negeri mendapat gaji sesuai UMR (Upah Minimum Regional). "Dibawah UMR itu melanggar UU. Kepala desa dan perangkat desa yang pengabdiannya 24 jam nonstop banyak yang tidak bergaji dan berbengkok," kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Winong, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ini. Nasib malang yang dialami perangkat desa ini, kata Sudir, berlanjut ketika memasuki masa pensiun. Setelah purna tugas, para kades dan perangkat desa tidak mendapat jaminan apapun. "Tanpa uang pensiun, tali asih, pesangon, dan sejenisnya. Bayangkan dengan anggota dewan yang bebas menentukan anggarannya sendiri. Padahal kita ini bapaknya rakyat yang setiap hari harus ngemong rakyat," paparnya. Karena itulah, lanjut Sudir, lewat organisasi Pradja ini pihaknya ingin membangun dan membuka kesadaran Kades dan perangkat desa dalam memperjuangkan nasib dan kesejahteraan mereka. "Sejak era orde lama, orde baru hingga orde reformasi ini, kami selalu dimarginalkan secara sistematis," tandasnya. Selain itu, Sudir juga mempertanyakan logo dan pakaian dinas Korpri yang harus dipakai para kades dan perangkat desa. Padahal mereka bukan pegawai negeri. "Selaku, anggota Korpri, para PNS mendapatkan empat hak dasar yaitu gaji tetap tiap bulan sesuai eselon dan golongan, uang pensiun ketika purnatugas, dapat santunan serta uang santunan kematian. Tapi kita tidak pernah mendapatkan empat empat hak dasar ini. Kami tidak akan pakai logo Korpri karena bukan pegawai negeri. Kami tidak digaji. Yang PNS itu lurah dan itu ada di kabupaten/kota,?? paparnya. Lewat Pradja ini, mereka mengusahakan agar para kades dan perangkat desa diasuransikan. Nantinya saat meninggal dalam tugas atau purnatugas akan mendapat tali asih. "Kami akan koordinasi dengan menteri dalam negeri. Kami bukan bekel seperti zaman Belanda dulu. Kami selama ini diperlakukan tidak fair,?? keluhnya.Anas Syahirul - Tempo News Room