Gamawan Fauzi (depan) bersama Muhammad Riziq Syihab(kanan). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri sedang mendalami persoalan penolakan sejumlah daerah terhadap Front Pembela Islam (FPI). Saat ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri tengah mengadakan pembicaraan dengan FPI, khususnya untuk mendapat gambaran utuh tentang penolakan terhadap FPI di Palangkaraya.
"Harus melihat ini secara proporsional. Saya dengar dari FPI dan saya juga dengar dari Gubernur Kalimantan Tengah," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat ditemui seusai mendatangi proses seleksi calon anggota KPU-Bawaslu di Hotel Millenium, Kamis, 16 Februari 2012.
Penolakan yang dilakukan masyarakat Dayak di Palangkaraya, menurut dia, juga harus tetap dilihat lagi alasannya sebagai langkah preventif atau bukan. Ia berharap insiden seperti itu tidak terulang dan terjadi di daerah lain. "Itu akan merepotkan," katanya.
Menurut dia, cara untuk menghindarinya adalah dengan adanya dialog. "Kita cari titik temu," katanya. Dengan dialog, Gamawan berharap dapat terlihat jelas alasan di balik rasa keberatan terhadap ormas tertentu. "Jadi, bisa jelas argumentasinya."
Mengenai adanya desakan untuk membubarkan FPI, Gamawan meminta agar semua pihak tidak terburu-buru. "Keberadaan ormas atau civil society adalah sebuah keniscayaan juga," ujarnya.
