Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang (dua kiri) didampingi Kapolda Brigjen Pol Damianus Jackie menyaksikan sejumlah tokoh masyarakat lintas agama menandatangani kesepakatan menolak pelantikan Front Pembela Islam (FPI) di Palangka Raya, Senin (13/2). ANTARA/Yoko
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menilai langkah Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang sudah tepat dalam menghadapi peristiwa penolakan warga suku Dayak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terhadap kedatangan petinggi Front Pembela Islam (FPI) di sana.
"Langkah-langkah yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah sangat tepat, karena langsung mengumpulkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sana sehingga kejadian awal yang sangat dini itu bisa langsung diredam dan tidak berkembang menjadi konflik," katanya dalam konferensi pers di kantornya, Senin (13/2).
Djoko menyatakan kejadian penolakan terhadap salah satu ormas ini juga harus diperhatikan para kepala daerah lainnya. "Ini harus menjadi kewaspadaan, juga deteksi dini bagi kepala daerah yang lain. Itu yang paling penting," ujarnya.
Selain itu, Djoko juga melihat kejadian ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi FPI. Peristiwa ini, kata dia, seharusnya menjadi masukan dan bahan introspeksi untuk anggota FPI. Hal ini menunjukkan ada sebagian masyarakat yang tidak menyenangi tindakan yang selama ini dilakukan FPI.
Yang jelas, Djoko menilai apa yang sudah dilakukan Teras Narang bertujuan meredam kemungkinan konflik lebih lanjut. "Tindakan itu mencegah agar tidak menjadi konflik SARA yang lebih dalam," lanjutnya.
Sementara itu, terkait adanya pelaporan FPI ke kepolisian Kepala Kepolisian RI Timur Pradopo menyatakan pihaknya akan tetap melakukan pengembangan. "Berkaitan dengan laporan, semua dalam proses penyidikan, masih ada tindak lanjut," ujarnya. FPI melaporkan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang terkait aksi yang terjadi di Palangkaraya.
