TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan pemerintah menaruh perhatian besar pada permasalahan yang terjadi di Suriah. "Untuk masalah Suriyah, pemerintah indonesia terus secara dekat mengikuti perkembangan," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Senin, 13 Februari 2012.

Marty menyatakan sudah mendengar wacana pengiriman pasukan perdamaian ke Suriah. Wacana ini berkembang di Markas Besar PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dan di antara negara Liga Arab. Salah satunya terkait pembentukan pasukan perdamaian terdiri dari Liga Arab dan PBB.

"Namun itu masih suatu wacana belum ada rencana yang konkrit, apalagi permintaan terhadap negara-negara tertentu," katanya.

Yang jelas, Marty menyatakan akan tegas mengikuti rambu-rambu yang ada jika memang Indonesia diminta mengirimkan pasukan perdamaian. "Ada beberapa rambu-rambu yang perlu diperhatikan Indonesia dalam partisipasinya dalam pasukan seperti yang dimaksud," ujarnya.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Djoko Suyanto menyatakan Indonesia kini dalam posisi menunggu. "Harus ada persyaratan tidak konflik dulu, baru kita akan mengirim pasukan perdamaian. Pengiriman pun selalu di bawah mandat PBB," ujarnya.

Sampai saat ini, Kementerian Luar Negeri melakukan upaya diplomasi dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya dengan Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu. "Dalam waktu dekat kami juga akan melakukan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Amerika Serikat, dan Rusia," ujarnya.

Sebelumnya, Marty menyatakan pemerintah Indonesia mendesak Pemerintah Suriah segera menghentikan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dan dilakukan kepada masyarakat sipil di negara itu. Desakan dilakukan, menyusul gagalnya Dewan Keamanan PBB mengesahkan rancangan resolusi pada Suriah.

Selain desakan tersebut, Marty juga meminta Pemerintah Suriah segera menuntaskan berbagai persoalan yang terjadi di negara itu lewat proses politik, untuk menghindari terus berjatuhannya korban jiwa warga sipil. Sikap ini juga disampaikannya saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon di New York pada 6 Februari silam.

EZTHER LASTANIA