TEMPO Interaktif, Kediri - Sebanyak 719 ibu rumah tangga di Kabupaten Kediri, Sabtu, 11 Februari 2012, menjalani operasi steril atau tubektomi yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). "Ini merupakan program Provinsi Jawa Timur untuk menekan laju pertumbuhan penduduk," kata Kepala BPPKB Kabupaten Kediri, Sudibyo.
Ibu rumah tangga berbagai usia itu sejak pagi memadati ruang operasi di tiga rumah sakit. Untuk menangani operasi dikerahkan sekitar 50 petugas medis dan 100 tenaga non-medis di Rumah Sakit Umum Daerah Pare, Rumah Sakit Ibu dan Anak Aura Syifa, serta Rumah Sakit Ibu dan Anak Amelia.
Menurut Sudibyo, tidak mudah meyakinkan perempuan untuk menjalani operasi tubektomi. Sasaran yang dibidik adalah perempuan berusia di atas 30 tahun dan minimal memiliki dua anak.
Hasil sensus tahun 2010 menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Kediri mencapai 1,4 juta jiwa yang terdiri dari 445.922 kepala keluarga.
Sudibyo menjelaskan pula bahwa jumlah pasangan subur di daerah itu sebanyak 302.447 dengan jumlah kelahiran bayi pada 2011 sebesar 25.706. "Risiko kematian ibu dan anak juga tinggi," ujarnya.
Banyaknya peserta tubektomi ini membuat Pemkab Kediri mengusulkan pencatatan rekor MURI. Rencananya penghitungan dan pencatatan itu akan dilakukan Minggu besok, 12 Februari 2012. Jumlah ini dipastikan mengalahkan peserta Tubektomi di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yang melibatkan 404 orang.
Salah seorang akseptor KB, Siti Rofiah, 39 tahun, mengaku tergerak mengikuti operasi tubektomi untuk menata rumah tangganya. Ibu empat anak ini tak mau hamil lagi dengan kondisi ekonominya yang pas-pasan. "Suami saya hanya buruh tani," ucapnya.
Operasi gratis bagi Rofiah sangat membantu dirinya karena biaya operasi tubektomi di rumah sakit swasta di atas Rp 1 juta.
HARI TRI WASONO
Berita terkait
5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur
40 hari lalu
Jakarta dengan istilah Jabodetabekjur juga tidak lagi menjadi ibu kota. Nama itu baru akan digunakan ketika ibu kota sudah pindah.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Komunikasi dengan Bodetabek Bahas Masalah Kependudukan
29 September 2023
Pemprov DKI telah berkomunikasi dengan pemerintah Bodetabek untuk membahas masalah kependudukan.
Baca SelengkapnyaData Pribadi Kependudukan Diduga Bocor, ELSAM: Harus Dilakukan Mitigasi
19 Juli 2023
Dugaan kebocoran data pribadi tersebut terungkap dari adanya penjualan sedikitnya 337.225.465 data di situs breachforums.vc.
Baca SelengkapnyaSyarat dan Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak Baru Lahir
20 Mei 2023
Pengurusan akta kelahiran anak dianjurkan untuk dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah kelahiran.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia
16 Mei 2023
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan Proyeksi penduduk Indonesia periode 2020-2045.
Baca SelengkapnyaAgar Terhindar dari Penonaktifan NIK, Alamat KTP Harus Sesuai dengan Domisili Tempat Tinggal
11 Mei 2023
Warga DKI diminta untuk menyesuaikan alat KTP dengan domisili tempat mereka tinggal agar terhindar penonaktifan NIK.
Baca SelengkapnyaRencana Penonaktifan NIK, Penduduk ber-KTP DKI Harus de facto Tinggal di Jakarta
4 Mei 2023
Kepala Dinas Dukcapil DKI menyatakan penonaktifan NIK warga yang sudah tidak lagi tinggal di Jakarta untuk administrasi kependudukan.
Baca Selengkapnya11 Ribu Ekspatriat di Kuwait Dideportasi karena Melanggar Aturan Kependudukan
30 April 2023
Kuwait mendeportasi 11 ribu imigran dari berbagai negara karena melanggar hukum kependudukan.
Baca SelengkapnyaDisdukcapil DKI Sebut Pendataan Pendatang Baru Bagian dari Program Nasional
30 April 2023
Disdukcapil DKI menyatakan pendataan terhadap pendatang baru merupakan bagian dari program nasional.
Baca SelengkapnyaCara Buat Akta Kelahiran 2023 dan Persyaratannya
23 April 2023
Untuk membuat akta kelahiran, Anda perlu menyiapkan sejumlah persyaratan. Berikut cara membuat akta kelahiran yang mudah
Baca Selengkapnya