Anggota Kaukus Perempuan Eva Kusuma dan Nursyahbani memberikan keterangan di DPR-RI Jakarta, Selasa (2/9). Tempo/Wahyu Setiawan
TEMPO.CO, Jakarta - Para aktivis perempuan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan usulan mereka untuk memperkuat posisi keterwakilan 30 persen perempuan di legislatif.
"Menempatkan calon legislatif perempuan pada nomor urut teratas, nomor satu atau dua akan sangat membantu,"ujar Wakil Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan Masruchah dalam diskusi di kantornya, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2012.
Menurut dia, nomor urut satu atau dua buat caleg perempuan adalah hal mutlak untuk memastikan kuota 30 persen itu terpenuhi di Pemilu 2014 nanti. Belajar dari pengalaman Pemilihan Umum 2009 lalu, banyak partai yang tak konsisten mendukung keterwakilan perempuan dalam kursi legislatif. Banyak partai seakan tak peduli pada Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Ini undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di aturan itu disebutkan kuota wakil perempuan mencapai 30 persen
"Semangat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan masih setengah hati," ujar Masruchah.
Selain nomor urut teratas, Komnas Perempuan dan partai politik harus serius menyiapkan daftar caleg perempuan pada daftar calon di setiap daerah pemilihan minimal 30 persen perempuan. Jika hal itu tidak dilakukan, diharapkan ada sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi target 30 persen itu.
Pegiat Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardhani sepakat dengan Komnas Perempuan. Menurut dia, afirmasi perempuan ini berimbas positif bagi parpol, yaitu mendorong perbaikan internal partai. Hal ini akan dapat membuka ruang, baik untuk laki-laki dan perempuan, untuk memperoleh hak yang sama.
"Afirmasi jangan dilihat membelenggu, menyandera partai politik, tapi memperbaiki mereka," ujarnya.
Soal pemberian sanksi, Sri juga setuju. Menurut dia, meskipun sanksi yang diberikan sangat kecil, minimal bisa memberikan efek bagi partai untuk memperbaiki seleksi kader mereka. "Kita bisa memantau proses kaderisasi dan pendidikan politik internal partai politik," katanya.
