TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Soekarnoputri mengkritik tingginya angka pengangguran berdasarkan perhitungan statistik tahun lalu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran 2003 mencapai 10,6 juta orang atau sejak 1997 telah terjadi lonjakan hampir 100 persen. Presiden menilai, semestinya gerak positif yang berhasil diciptakan pemerintah dalam mengatasi kesulitan di bidang ekonomi dan keuangan memberi kesempatan kerja. "Angka pengangguran mestinya berkurang," kata Presiden saat memberikan penghargaan kecelakaan nihil dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/1).Maka, ketika disuguhi data statistik tentang jumlah pengangguran tersebut, Presiden menilai hal itu tidak masuk akal. "Pasti ada sesuatu yang keliru atau setidaknya harus ditinjau ulang dengan kriteria atau ukuran dalam definisi dan cara menghitung pengangguran itu," kata dia. Oleh sebab itu, Presiden juga menilai wajar munculnya kritik terhadap pemerintah yang dinilai gagal memecahkan persoalan pengangguran, apalagi menjelang Pemilihan Umum 2004. Akan tetapi, menurutnya, meskipun masalah itu adalah topik yang hangat, sebaiknya jangan sampai menimbulkan goncangan terhadap negara. "Jadi mari berpikir rasional dan objektif," ujar dia. Menurut Presiden, masalah pengangguran bukan lagi milik pemerintah pusat dalam era otonomi daerah ini. Daerah, sebagai pemilik kekuasaan otonom yang diberikan pemerintah pusat, mestinya mempunyai data lebih akurat tentang bertambahnya atau berkurangnya pengangguran. Lebih jauh, pemerintah daerah juga mestinya sudah mempunyai data tentang permasalahan pengangguran itu. Presiden menilai data statistik tidak selalu benar. Maka untuk akurasi, pemerintah daerah juga harus memiliki data sendiri, sehingga dapat terjadi cek dan ricek antara pemerintah pusat dan daerah. Deddy Sinaga - Tempo News Room