TEMPO Interaktif, Surabaya: Sehari menjelang sidang putusan kasus korupsi Bupati Sampang, Fadhilah Budiono, ratusan warga Kabupaten Sampang, Madura, melakukan aksi demontrasi di depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya dan DPRD Jawa Timur, Rabu (7/1). Mereka menuntut agar hakim yang menyidangkan kasus Bupati Sampang, Fadhilah Budiono, serius dan independen.Aksi itu berlangsung meriah. Pengunjukrasa yang menamakan diri Paguyuban Masyarakat Sampang membawapengeras suara yang diangkut dengan truk. Dengan pengeras suara itu, mereka melakukan orasi secara bergantian. Kadang mereka menyetel lagu-lagu irama dangdut sambil berjoget. "Hakim jangan main mata. Hakim jangan kena suap. Jangan ikut-ikutan melakukan korupsi," teriak salah seorang pengunjukrasa yang berorasi.Puluhan poster mereka bentangkan, diantaranya berbunyi "Fadilah bebas Sampang terbakar", "Fadilah Biang darisegala masalah". Unjuk rasa di PN Surabaya hanya berlangsung sekitar satu jam. Setelah puas berorasi mereka bergerak ke gedung DPRD Jatim sekitar satu kilometer ke arah utara di Jalan Indrapura. Di gedungdewan mereka kembali berorasi dan menggelar poster.Kepada anggota Dewan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dan FTNI/Polri, perwakilan pengunjukrasa mendesak DPRD Jatim mengirim surat kepada PN Surabaya dan Pangdilan Tinggi Jatim agar serius menangani kasus korupsi yang melibatkan Fadhilah beserta teman-temannya. "Jangan sampai hakim tidak netral. Ditengarai kasusini berlarut-larut karena uang. Jadi kami mohon Dewan mengirim surat hari ini juga," pinta Armansyah Putra,salah seorang pendemo.Selain itu, mereka juga meminta Dewan mendesak PN dan PT agar Fadhilah dan terdakwa lainnya di tahan, karenasejak 1999 ketika kasus tersebut terbongkar dan Fadhilah menjadi tersangka, tidak ditahan. Pengunjukrasa juga meminta Dewan ikut menyaksikan dan mengantisipasi jalannya sidang. Sidang itu diperkirakan akan rusuh, karena massa yang pro dan anti Fadhilah dipastikan akan datang.Menurut jadwal, Kamis (8/1), PN Surabaya akan menggelar sidang kasus korupsi Fadhilah. Fadhilahdidakwa telah menyelewengkan bantuan beras OPK pengungsi Sambas. Dalam sidang sebelumnya, Fadhilah,dituntut hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 30 juta dalam sidang koneksitas di PN Surabaya. Fadhilahdidakwa melanggar pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi. Selain Fadhilah, Majelis Hakim, juga menuntut Asyhar, Sekwilda Kabupaten Sampang, dan Moh. Aminuddin,Direktur CV. Amin Jaya. Masing-masing dengan tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 30 juta. Dakwaanyang digunakan jaksa sama dengan yang dikenakan pada Fadhilah.Mereka didakwa telah menyelewengkan beras pengungsi yang dilakukan pada tahun 1999-2000 itu, negaradirugikan sebesar Rp 1.186.486.860. Angka itu diperoleh dari hasil penjualan beras OPK yang merupakan subsidi dari pemerintah oleh CV Amin Jaya sejumlah Rp 1.645 per kg=721.268 kgxRp 1.645 per kg. Wimpie Sekewael, hakim yang akan menyidangkan kasus Fadhilah, mengatakan bahwa demontrasi yang dilakukanoleh massa anti Fadhilah tidak akan mempengaruhi putusannya. "Saya merasa tidak tertekan. Tak akan terpengaruh oleh demo. Demo itu biasa-biasa saja. Putusan jalan terus," katanya, santai. Adi Mawardi - Tempo News Room