TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai tahun 2011 ini merupakan tahun pemiskinan nelayan. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada nelayan.
“Kementerian Perikanan dan Kelautan kehilangan sensitivitas dalam menyusun program,” kata Riza Dimanik, Sekjen KIARA saat acara Evaluasi 2011 dan Proyeksi 2012 Agenda Kelautan dan Perikanan, Rabu 21 Desember 2011.
Riza mencontohkan, terjadinya cuaca ekstrem di awal tahun 2011 membuat 550 ribu nelayan berhenti melaut. “Dan sayangnya, ini tidak direspons dengan baik dalam program kementerian,” tuturnya.
Riza menambahkan, kurangnya sensitivitas itu juga ditandai dengan tidak adanya kesungguhan dari pemerintah untuk menjaga laut. “Menteri Lingkungan Hidup malah mengizinkan PT Newmont Nusa Tenggara untuk membuang limbah di Teluk Senunu,” tuturnya.
Suhana, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, menambahkan, kegiatan impor yang tidak diawasi dengan ketat menyebabkan banyak ikan yang lolos ke pasar tradisional.
“Jika impor tidak ditutup, tentu harga ikan terpuruk. Bagaimana pemerintah melindungi nelayan,” kata Riza.
Selain itu, pemiskinan nelayan juga ditandai dengan meningkatnya konflik pada nelayan, kurangnya perlindungan terhadap nelayan perbatasan, serta peraturan yang membuat masyarakat pesisir kehilangan lahannya.
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
11 hari lalu
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.
