TEMPO Interaktif, Bandung - Anggota Komisi Hukum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menilai pemerintah tak serius menyelesaikan masalah di Papua. Kebijakan pemerintah menerjunkan pasukan Brigade Mobil menyerbu markas Organisasi Papua Merdeka, menurut Eva, bertentangan dengan keinginan pemerintah memulihkan keadaan dengan cara damai.

"PDI-P meminta presiden menertibkan jajaran pemerintah agar berkoordinasi dan konsisten mematuhi one single policy, yaitu mengedepankan penyelesaian damai dan politik melalui dialog," ujarnya kepada wartawan di arena Rakernas PDI-P I di Hotel Harris Bandung, Selasa, 13 Desember 2011.

Hari ini, Eva mengatakan, Brimob menerjunkan kembali pasukan dan menyerang markas TPN OPM di Eduda, Paniai Timur, Papua. Penyerangan ini dinilainya tak tepat karena aksi baku tembak yang terjadi mengakibatkan trauma di kalangan masyarakat sekitar.

"Berada di sekitar perkampungan penduduk. Penyerangan ini mengakibatkan pengungsian, ketakutan, dan trauma penduduk sipil," ujarnya.

Ia menganggap penyerangan itu kontraproduktif dengan upaya pengembalian kedamaian di Papua melalui jalan dialog. Kejadian itu menunjukkan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang mengupayakan dialog Jakarta-Papua tak mendapatkan dukungan dari aparat keamanan TNI-Polri.

PDIP juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun langsung mengupayakan perdamaian di Papua. Sebab, pengendalian terhadap Polisi dan TNI hanya bisa dilakukan oleh presiden. Apalagi persoalan ini bisa berdampak pada keutuhan NKRI. Ia juga berpendapat pendelegasian penyelesaian kasus Papua bisa berdampak buruk.

FEBRIYAN