TEMPO Interaktif, Jakarta - Peneliti Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan menilai agenda ke luar negeri secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan mereka antitransparansi. Ia pun menilai agenda ini membuktikan DPR berperilaku sama dengan eksekutif yang gemar menghamburkan anggaran negara.
"Kalau dengan cara yang sembunyi seperti ini artinya DPR memang antitransparansi dan tidak mau agenda politiknya terbuka kepada publik," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Selasa 6 Desember 2011.
Sebelumnya sejumlah rombongan anggota DPR diam-diam melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka di antaranya adalah rombongan Komisi IV, Komisi IX, serta Badan legislatif. Komisi IV yang bertolak ke empat negara--Amerika, Cina, Jepang, dan India--beralasan kepergian mereka untuk kepentingan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pangan dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Sedangkan Komisi IX bertolak menuju Korea Selatan dan Hong Kong. Mereka beralasan kepergian mereka untuk kepentingan pembahasan Revisi Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Sementara Badan Legislatif berangkat ke Cina untuk melakukan studi banding soal pengawasan obat dan makanan.
Abdullah mengatakan DPR sebagai lembaga perwakilan masyarakat seharusnya menjadi panutan bagi kementerian atau instansi lainnya dalam hal penghematan anggaran. Ia mengatakan DPR yang mengetahui bahwa banyak kementerian melakukan praktek pemborosan dengan kunjungan ke luar negeri seharusnya menggunakan fungsi pengawasannya.
"Seharusnya DPR bisa menggunakan instrumen fungsi pengawasan dan anggaran mereka untuk membatasi anggaran eksekutif untuk hal yang tak perlu seperti ini. Bukan malah jadi meniru perilaku eksekutif," ujarnya.
Abdullah menambahkan studi banding yang dilakukan oleh DPR selama ini juga tak jelas hasilnya. Karena itu dia meminta DPR menghentikan aksi jalan-jalan ke luar negeri ini. "Ini hanya soal jalan-jalan. Kalau mau mempelajari best practice kan tidak harus ke sana langsung, banyak cara yang sudah kami sarankan tapi tidak ada yang didengarkan," tuturnya.
FEBRIYAN
Berita terkait
Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
28 hari lalu
Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras
16 Maret 2023
Berita bisnis terpopuler: Potensi konflik kepentingan pimpinan KPK dan Rafael Alun, harga beras resmi naik.
Baca SelengkapnyaRafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan
15 Maret 2023
Rafael Alun diduga satu angkatan di STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ada potensi konflik kepentingan, ICW minta KPK terbuka.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP
12 Februari 2023
Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha angkat bicara gugatan Sri Mulyani terkait putusan keterbukaan informasi audit JKN BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaDigugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik
11 Februari 2023
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengaku heran dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersikukuh tidak ingin mengeluarkan ke publik hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaDigugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP
11 Februari 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta
Baca SelengkapnyaICW Ingatkan Kejaksaan Agung Jangan Intervensi Kasus Imam Nahrawi
21 Mei 2020
Peringatan ICW terhadap kejaksaan Agung mendasarkan pada penjelasan mantan Asisten Pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum.
Baca SelengkapnyaDinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar
30 Desember 2019
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat bicara perihal penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa lembaga di bawah kepimpinannya menjadi yang terburuk.
Baca SelengkapnyaPeneliti ICW Menolak Konsep Dewan Pengawas KPK
12 Desember 2019
Dewan Pengawas KPK dianggap tetap menggambarkan bahwa negara gagal memahami konsep penguatan.
Baca SelengkapnyaICW: KPK Bisa Jerat Saksi 'Nakal' dengan Obstruction of Justice
28 November 2019
"Tentunya bila KPK memiliki bukti-bukti yang kuat mengenai tindakan saksi ini."
Baca Selengkapnya