ICW Tuding DPR Anti-Transparansi  

Reporter

Editor

Selasa, 6 Desember 2011 11:11 WIB

TEMPO

TEMPO Interaktif, Jakarta - Peneliti Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan menilai agenda ke luar negeri secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan mereka antitransparansi. Ia pun menilai agenda ini membuktikan DPR berperilaku sama dengan eksekutif yang gemar menghamburkan anggaran negara.

"Kalau dengan cara yang sembunyi seperti ini artinya DPR memang antitransparansi dan tidak mau agenda politiknya terbuka kepada publik," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Selasa 6 Desember 2011.

Sebelumnya sejumlah rombongan anggota DPR diam-diam melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka di antaranya adalah rombongan Komisi IV, Komisi IX, serta Badan legislatif. Komisi IV yang bertolak ke empat negara--Amerika, Cina, Jepang, dan India--beralasan kepergian mereka untuk kepentingan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pangan dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Sedangkan Komisi IX bertolak menuju Korea Selatan dan Hong Kong. Mereka beralasan kepergian mereka untuk kepentingan pembahasan Revisi Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Sementara Badan Legislatif berangkat ke Cina untuk melakukan studi banding soal pengawasan obat dan makanan.

Abdullah mengatakan DPR sebagai lembaga perwakilan masyarakat seharusnya menjadi panutan bagi kementerian atau instansi lainnya dalam hal penghematan anggaran. Ia mengatakan DPR yang mengetahui bahwa banyak kementerian melakukan praktek pemborosan dengan kunjungan ke luar negeri seharusnya menggunakan fungsi pengawasannya.

"Seharusnya DPR bisa menggunakan instrumen fungsi pengawasan dan anggaran mereka untuk membatasi anggaran eksekutif untuk hal yang tak perlu seperti ini. Bukan malah jadi meniru perilaku eksekutif," ujarnya.

Abdullah menambahkan studi banding yang dilakukan oleh DPR selama ini juga tak jelas hasilnya. Karena itu dia meminta DPR menghentikan aksi jalan-jalan ke luar negeri ini. "Ini hanya soal jalan-jalan. Kalau mau mempelajari best practice kan tidak harus ke sana langsung, banyak cara yang sudah kami sarankan tapi tidak ada yang didengarkan," tuturnya.

FEBRIYAN

Berita terkait

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

28 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

16 Maret 2023

Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

Berita bisnis terpopuler: Potensi konflik kepentingan pimpinan KPK dan Rafael Alun, harga beras resmi naik.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

15 Maret 2023

Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

Rafael Alun diduga satu angkatan di STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ada potensi konflik kepentingan, ICW minta KPK terbuka.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

12 Februari 2023

Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha angkat bicara gugatan Sri Mulyani terkait putusan keterbukaan informasi audit JKN BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

11 Februari 2023

Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengaku heran dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersikukuh tidak ingin mengeluarkan ke publik hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

11 Februari 2023

Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta

Baca Selengkapnya

ICW Ingatkan Kejaksaan Agung Jangan Intervensi Kasus Imam Nahrawi

21 Mei 2020

ICW Ingatkan Kejaksaan Agung Jangan Intervensi Kasus Imam Nahrawi

Peringatan ICW terhadap kejaksaan Agung mendasarkan pada penjelasan mantan Asisten Pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum.

Baca Selengkapnya

Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar

30 Desember 2019

Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat bicara perihal penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa lembaga di bawah kepimpinannya menjadi yang terburuk.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Menolak Konsep Dewan Pengawas KPK

12 Desember 2019

Peneliti ICW Menolak Konsep Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas KPK dianggap tetap menggambarkan bahwa negara gagal memahami konsep penguatan.

Baca Selengkapnya

ICW: KPK Bisa Jerat Saksi 'Nakal' dengan Obstruction of Justice

28 November 2019

ICW: KPK Bisa Jerat Saksi 'Nakal' dengan Obstruction of Justice

"Tentunya bila KPK memiliki bukti-bukti yang kuat mengenai tindakan saksi ini."

Baca Selengkapnya