Mengapa PDIP Emoh Pilih Busyro Lagi?  

Reporter

Editor

Senin, 5 Desember 2011 10:51 WIB

Busyro Muqoddas. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Basarah, mengungkapkan alasan tak terpilihnya kembali Busyro Muqoddas sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, Busyro tak terpilih karena melakukan pembunuhan karakter terhadap partai politik.

Ia bahkan mengatakan bahwa sikap Busyro yang kerap mengkritik parlemen dan partai politik sebagai sikap antidemokrasi. "Kritiknya tidak lagi membangun dan konstruktif, tapi sudah mengarah pembunuhan karakter parpol di Indonesia. Sikap tersebut sama dengan sikap antidemokrasi," ujarnya melalui pesan singkat, Senin, 5 Desember 2011.

Pekan lalu, Busyro dipastikan lengser dari kursi Ketua KPK. Dalam pemilihan di Komisi Hukum, ia kalah telak dari pimpinan KPK yang baru, Abraham Samad. Lengsernya Busyro ini memang sudah banyak diduga karena ia kerap melakukan kritik pedas kepada DPR dan partai-partai politik.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia ini sempat menyoroti gaya hidup hedonisme para anggota parlemen. Ia juga menyebut menteri yang berasal dari partai politik menyedot anggaran negara.

Ahmad Basarah menilai, pernyataan Busyro ini merupakan bentuk pembusukan kepada partai politik. Kritik yang dilayangkan Busyro menurutnya tak tepat karena tak konstruktif dan justru menjadi hal yang destruktif. "Pak Busyro sebagai Ketua KPK telah masuk dalam perangkap gerakan antipartai dengan berbagai pernyataannya di publik yang sering menyerang eksistensi parpol," ujarnya.

Soal pemilihan Abraham Samad, Ahmad Basarah mengatakan lebih karena kebutuhan melakukan regenerasi kepemimpinan di tubuh KPK. Menurutnya, sosok Abraham Samad yang masih muda dan bersemangat tinggi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin KPK.

"Figur seperti ini yang akan menjadikan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan didedikasikan semata-mata untuk tujuan national interest yang mahapenting, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan yang lainnya," ujarnya.

FEBRIYAN

Berita terkait

Gelar Deklarasi Kampus Menggugat, Wakil Rektor UGM: Demokrasi Kita Terancam

51 hari lalu

Gelar Deklarasi Kampus Menggugat, Wakil Rektor UGM: Demokrasi Kita Terancam

Sivitas akademika UGM gelar aksi Kampus Menggugat. Wakil Rektor UGM Arie Sujito sebut demokrasi dalam ancaman.

Baca Selengkapnya

Firli Bahuri Tersangka Pemerasan, Muhammadiyah Puji Polda Metro Jaya

24 November 2023

Firli Bahuri Tersangka Pemerasan, Muhammadiyah Puji Polda Metro Jaya

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas sebut Polda Metro Jaya punya sikap terpuji di kasus Firli Bahuri

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas Ingatkan Capres Untuk Tak Sekedar Tebar Janji

19 Juli 2023

Pemilu 2024, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas Ingatkan Capres Untuk Tak Sekedar Tebar Janji

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengingatkan capres yang akan bertarung pada Pemilu 2024 bahwa rakyat sudah kenyang dengan janji-janji.

Baca Selengkapnya

Isu Anies Baswedan Jadi Tersangka, Busyro Ingatkan Penegak Hukum Jangan Digunakan untuk Kepentingan Politik

23 Juni 2023

Isu Anies Baswedan Jadi Tersangka, Busyro Ingatkan Penegak Hukum Jangan Digunakan untuk Kepentingan Politik

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menanggapi pernyataan Denny Indrayana yang menyebut Anies Baswedan bakal jadi tersangka kasus Formula E.

Baca Selengkapnya

5 Eks Pimpinan KPK Surati MKMK Beri Dukungan untuk Ungkap 'Tukang Sulap' Putusan MK

9 Maret 2023

5 Eks Pimpinan KPK Surati MKMK Beri Dukungan untuk Ungkap 'Tukang Sulap' Putusan MK

Eks pimpinan MK dan sejumlah guru besar mendukung Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengungkap skandal pengubahan putusan MK.

Baca Selengkapnya

Warga Desa Wadas Sebut Tak Mundur untuk Menolak Tambang Andesit

20 Desember 2022

Warga Desa Wadas Sebut Tak Mundur untuk Menolak Tambang Andesit

Perwakilan warga Desa Wadas, Mbah Sumarsono menyatakan mereka tak mundur dan menyerahkan tanah untuk tambang andesit.

Baca Selengkapnya

Haedar Nashir Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi, Pengamat: Bukti Otonomi tanpa Pengaruh Pejabat Publik

21 November 2022

Haedar Nashir Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi, Pengamat: Bukti Otonomi tanpa Pengaruh Pejabat Publik

Terpilihnya kembali Haedar Nashir sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dinilai sebagai bentuk otonomi organisasi tersebut.

Baca Selengkapnya

Pendapat Puan Maharani Soal Persaingan Calon Ketua Umum PP Muhammadiyah

19 November 2022

Pendapat Puan Maharani Soal Persaingan Calon Ketua Umum PP Muhammadiyah

Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut hadir dalam pembukaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah, bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan sejumlah tokoh serta pejabat di Stadion Manahan Solo, Sabtu, 19 November 2022.

Baca Selengkapnya

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

27 September 2022

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan UU IKN yang Diajukan Busyro Muqoddas hingga WALHI

31 Mei 2022

MK Tolak Gugatan UU IKN yang Diajukan Busyro Muqoddas hingga WALHI

MK menolak gugatan atas UU IKN yang dilayangkan Busyro Muqoddas dkk. Alasan MK karena gugatan itu melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Baca Selengkapnya