Tak Hadiri Rapat, Busyro Kirim Surat ke DPR  

Reporter

Editor

Jumat, 2 Desember 2011 13:37 WIB

Busyro Muuqoddas. TEMPO/Subekti

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas tidak bisa memenuhi undangan Komisi Hukum DPR. Sesuai agenda, hari ini, Jumat, 2 Desember 2011, Busyro seharusnya dijadwalkan menghadiri rapat dengan Komisi III terkait kesediaannya menjadi pimpinan KPK.

Dalam surat tertanggal 1 Desember 2011, dengan menggunakan korps resmi KPK nomor B.3506/01/XII/2011, Busyro menyampaikan tidak bisa menghadiri rapat itu. Meski begitu, Busyro menyebutkan prinsipnya dia tidak keberatan dengan undangan itu. Hanya saja, dia tidak bisa hadir karena ada rapat kerja KPK di Bogor. "Dengan surat ini saya menyatakan bersedia untuk dipilih kembali menjadi pimpinan KPK," demikian tulis Busyro.

Sesuai rencana, hari ini sebelum pemilihan empat pimpinan KPK, Komisi III menjadwalkan akan mendengarkan pendapat Busyro terkait posisinya sebagai Ketua KPK. Busyro juga akan dimintai kesediaannya untuk dipilih kembali menjadi Ketua KPK.

Setelah berbagai interupsi mendukung dan menolak rapat dilanjutkan tanpa kehadiran Busyro, Aziz Syamsudin, Wakil Ketua KPK dari Fraksi Golkar pun akhirnya meminta dilakukan lobi lima menit. Pukul 11.05, Aziz pun mencabut skors dan menyampaikan hasil kesepakatan lobi antarfraksi. "Kita tunggu Busyro sampai pukul 14.00. Kalau Busyro tidak hadir, rapat akan langsung pada pemilihan pimpinan KPK," ujar Aziz.

Rapat yang diikuti lebih dari 2/3 dari 55 anggota Komisi Hukum pun akhirnya sepakat ditunda. Rapat dilanjutkan kembali pada pukul 14.00. Sementara itu, pimpinan Komisi diminta tetap mengupayakan agar Busyro bisa mengikuti rapat yang akan dilanjutkan siang nanti.

Komisi Hukum hari ini juga dijadwalkan akan memilih empat dari delapan calon yang akan bersaing untuk mendampingi Busyro Muqoddas menjadi pimpinan KPK periode 2011-2016. Mereka adalah Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudrajat, Abraham Samad, Zulkarnaen, Adnan Pandupraja, dan Aryanto Sutadi.

IRA GUSLINA

Berita terkait

Gelar Deklarasi Kampus Menggugat, Wakil Rektor UGM: Demokrasi Kita Terancam

45 hari lalu

Gelar Deklarasi Kampus Menggugat, Wakil Rektor UGM: Demokrasi Kita Terancam

Sivitas akademika UGM gelar aksi Kampus Menggugat. Wakil Rektor UGM Arie Sujito sebut demokrasi dalam ancaman.

Baca Selengkapnya

Firli Bahuri Tersangka Pemerasan, Muhammadiyah Puji Polda Metro Jaya

24 November 2023

Firli Bahuri Tersangka Pemerasan, Muhammadiyah Puji Polda Metro Jaya

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas sebut Polda Metro Jaya punya sikap terpuji di kasus Firli Bahuri

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas Ingatkan Capres Untuk Tak Sekedar Tebar Janji

19 Juli 2023

Pemilu 2024, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas Ingatkan Capres Untuk Tak Sekedar Tebar Janji

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengingatkan capres yang akan bertarung pada Pemilu 2024 bahwa rakyat sudah kenyang dengan janji-janji.

Baca Selengkapnya

Isu Anies Baswedan Jadi Tersangka, Busyro Ingatkan Penegak Hukum Jangan Digunakan untuk Kepentingan Politik

23 Juni 2023

Isu Anies Baswedan Jadi Tersangka, Busyro Ingatkan Penegak Hukum Jangan Digunakan untuk Kepentingan Politik

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menanggapi pernyataan Denny Indrayana yang menyebut Anies Baswedan bakal jadi tersangka kasus Formula E.

Baca Selengkapnya

5 Eks Pimpinan KPK Surati MKMK Beri Dukungan untuk Ungkap 'Tukang Sulap' Putusan MK

9 Maret 2023

5 Eks Pimpinan KPK Surati MKMK Beri Dukungan untuk Ungkap 'Tukang Sulap' Putusan MK

Eks pimpinan MK dan sejumlah guru besar mendukung Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengungkap skandal pengubahan putusan MK.

Baca Selengkapnya

Warga Desa Wadas Sebut Tak Mundur untuk Menolak Tambang Andesit

20 Desember 2022

Warga Desa Wadas Sebut Tak Mundur untuk Menolak Tambang Andesit

Perwakilan warga Desa Wadas, Mbah Sumarsono menyatakan mereka tak mundur dan menyerahkan tanah untuk tambang andesit.

Baca Selengkapnya

Haedar Nashir Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi, Pengamat: Bukti Otonomi tanpa Pengaruh Pejabat Publik

21 November 2022

Haedar Nashir Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi, Pengamat: Bukti Otonomi tanpa Pengaruh Pejabat Publik

Terpilihnya kembali Haedar Nashir sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dinilai sebagai bentuk otonomi organisasi tersebut.

Baca Selengkapnya

Pendapat Puan Maharani Soal Persaingan Calon Ketua Umum PP Muhammadiyah

19 November 2022

Pendapat Puan Maharani Soal Persaingan Calon Ketua Umum PP Muhammadiyah

Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut hadir dalam pembukaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah, bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan sejumlah tokoh serta pejabat di Stadion Manahan Solo, Sabtu, 19 November 2022.

Baca Selengkapnya

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

27 September 2022

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan UU IKN yang Diajukan Busyro Muqoddas hingga WALHI

31 Mei 2022

MK Tolak Gugatan UU IKN yang Diajukan Busyro Muqoddas hingga WALHI

MK menolak gugatan atas UU IKN yang dilayangkan Busyro Muqoddas dkk. Alasan MK karena gugatan itu melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Baca Selengkapnya