TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi Reformasi DPR-RI akhirnya memilih untuk menggunakan hak angket untuk mengetahui lebih jauh proses divestasi dan privatisasi PT Indosat Tbk sebesar 41,94 % ke Singapore Technologie Telemedia. “Kami tidak sepakat jika privatisasi hanya semata-mata untuk memenuhi target APBN. Hal ini sudah kami persiapkan untuk diajukan pada masa persidangan mendatang,” kata Wakil Ketua Fraksi Reformasi Munawar Sholeh kepada para wartawan di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (31/12). Berkaitan dengan hal tersebut, fraksi gabungan PAN dan Partai Keadilan ini meminta pemerintah agar menunda divestasi Indosat hingga selesainya pengesahan undang-undang privatisasi BUMN. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya pro dan kontra serta implikasi negatif lainnya di masyarakat. Dalam jumpa pers itu Fraksi Reformasi secara resmi merespon jawaban Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi berkaitan dengan persetujuan DPR terhadap divestasi tersebut. Menurut Munawar, keterangan mengenai adanya persetujuan DPR yang diwakili komisi keuangan masih bersifat pembicaraan awal atau persetujuan prinsip. Padahal, seharusnya sebelum pengumuman pemenang divestasi, pemerintah terlebih dahulu menjelaskan proses tersebut secara transparan. "Apalagi, tidak ada tim yang secara khusus dibentuk dalam divestasi Indosat seperti pada divestasi Bank BCA atau Bank Niaga,” kata Munawar. Anggota fraksi lainnya, Rosyid Hidayat menambahkan sebenarnya tidak ada kesepakatan yang mengarah pada divestasi pada rapat dengar pendapat umum antara DPR dan Direktur Indosat pada tanggal 13 November 2002. Begitu pula saat pertemuan tertutup dengan Laksamana pada tanggal 25 bulan yang sama. “Jadi ini dipaksakan dan melanggar berbagai ketentuan,” kata salah satu wakil rakyat yang ikut dalam pengaduan Laksamana ke kepolisian dalam kasus serupa. Sekretaris fraksi M Wahyudi Indrajaya, pada bagian lain mengatakan, seharusnya pemerintah menjalani kesepakatan yang ada. Kesepakatan yang dimaksud adalah sosialisasi rencana kerja privatisasi serta kembali mengkonsultasikannya dengan DPR. Masalah harga yang dianggap terlalu murah juga mengemuka dalam pernyataan fraksi ini. Rosyid mengutip data bahwa salah satu anak perusahaan Indosat, yaitu Satelindo saja bisa dilepas dengan harga Rp.13 ribuan per lembar sahamnya. Sedangkan hanya dengan Rp. 12.950 perlembar saham, STT telah memiliki perusahaan termasuk anak perusahaannya. Ketika ditanya tentang alasan penggunaan hak angket, sekretaris merangkap juru bicara Samuel Koto mengungkapkan bahwa hal tersebut untuk kelengkapan data yang transparan. Sebab pengajuan hak angket akan membuat suatu investasi mendalam terhadap proses divestasi itu. Menurut dia, BUMN sebagai aset negara dan publik harus diketahui jelas pengelolaannya, sehingga apa pun faktanya harus diungkapkan sejelas-jelasnya. “Kalau publik ingin kepastian juga bisa menempuh insturmen lain, seperti gugatan class action,” kata dia. Mengenai isu setoran sekitar 7% dari nilai divestasi Indosat ke partai pemerintah, Samuel mengaku belum mengetahui kebenarannya. Karena itu dia tidak ingin menanggapai hal itu. Sedangkan, cibiran publik yang menyatakan sikap menolak dianggap lambat, fraksi itu mempertanyakan kembali ikhwal pengumuman pemenang yang disampaikan di hari minggu dan di saat DPR reses. (Dede Ariwibowo - Tempo News Room)