TEMPO Interaktif, Surabaya - Sebanyak 700 personel gabungan dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan Kepolisian Daerah Jawa Timur, Senin, 21 November 2011, dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa buruh.

Kepala Sub-bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Komisaris Suparti, menjelaskan personel kepolisian tersebut disiagakan di dua lokasi yang menjadi sasaran unjuk rasa, yakni Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur di Jalan Indrapura dan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya. “Personel yang ditugaskan hampir dari seluruh kesatuan, termasuk Brimob,” kata Suparti di sela-sela persiapan pengamanan di halaman Kantor Gubernur.

Tak hanya personel, empat unit kendaraan taktis (rantis) serta mobil water cannon juga disiagakan. Barikade kawat berduri pun sudah dipasang menutup akses ke Kantor Gubernur.

Senin siang ini sekitar 1.000 buruh dari Aliansi Buruh Menggugat (ABM) serta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur akan mendatangi DPRD dan Kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka menolak pengesahan UMK tahun 2012 yang rencannya hari ini ditandatangani Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Koordinator Aliansi, Jamaluddin, menjelaskan penyusunan UMK kali ini penuh rekayasa. "Dari 46 komponen survei KHL semuanya dimanipulasi," ujar dia.

Buruh yang berunjuk rasa berasal dari berbagai daerah, seperti Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik. Mereka akan menyuarakan tuntutan agar penetapan nilai UMK harus disamakan di seluruh daerah di Jawa Timur, yakni Rp 1,4 juta. Angka tersebut dinilai paling ideal untuk pengupahan.

FATKHURROHMAN TAUFIQ