TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Komite Keamanan Bersama (KKB) yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Henry Dunant Centre setuju untuk saling melaporkan bila ada pergerakan pasukan dari salah satu pihak. Laporan itu harus disampaikan dalam waktu 48 jam sebelum pergerakan dilakukan. Tujuannya, mencegah kesalahfahaman tentang pergerakan-pergerakan pasukan kedua pihak dan mencegah berkembangnya insiden-insiden serius. Ketua KKB dari Henry Dunant Centre, Mayor Jenderal Tanongsuk Tuvinun mengatakan, setelah laporan diperoleh, pihak lain harus sudah menerima konfirmasi 24 sebelumnya. "Jadi kalau sudah ada pemberitahuan, diharapkan tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan penyerangan terhadap pihak lainnya," ujar Tuvinun ketika melepas tim monitoring yang akan disebar ke delapan kabupaten di Aceh, Sabtu (28/12). Pergeseran pasukan yang diizinkan di antaranya untuk memenuhi kebutuhan logistik atau evakuasi medis. Menurut Manajer Komite Keamanan Bersama (KKB) mewakili delegasi Indonesia, Letkol Paskhas Embu Agapitus, KKB telah menerima laporan 124 kasus pelanggaran pasca perjanjian penghentian permusuhan. Empat di antaranya merupakan kontak senjata antara kedua pihak. Selebihnya berbentuk pemerasan, penculikan dan perampasan. Agapitus menolak menyebut pelaku pelanggaran. Menurut dia, setiap kasus akan yang terjadi akan diinvestigasi oleh anggota tim pemantau yang disebar pada Sabtu (28/12). "Mereka akan melakukan investigasi dan verifikasi. Setelah itu baru akan diputuskan siapa yang melakukan pelanggaran. Jadi saat ini belum bias diputuskan siapa yang melakukan pelanggaran," kata Agapitus. Tim pemantau yang dimaksud berjumlah tujuh puluh dua personil. Tim ini ditempatkan di delapan daerah bergolak di Propinsi Aceh yaitu Banda Aceh dan Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat dan Aceh Selatan. Masing-masing team akan ditemani sebuah tim monitoring sementara dari KKB. (Yuswardi A. Suud – TNR)