TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Pendidikan dan Olahraga DPR, Raihan Iskandar, meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menekankan pendidikan karakter. Nilai-nilai kepahlawanan yang luhur dinilai mulai luntur lantaran pendidikan sering kali hanya memprioritaskan pada pencapaian aspek kognitif.
"Selama ini, pendidikan karakter seolah-olah hanya menjadi jargon semu pemerintah saja,” kata legislator PKS ini melalui siaran pers yang dikirimkannya, Kamis, 10 November 2011.
Menurutnya, momentum Hari Pahlawan 10 November ini merupakan saat yang pas dalam merombak sistem pendidikan Indonesia ke arah pendidikan yang beraspek afektif. Menurutnya, nilai-nilai kepahlawanan, seperti nilai rela berkorban, cinta Tanah Air, kerja keras, keteladanan, kejujuran, demokratis, mandiri, dan bertanggung jawab harus diintegrasikan dalam pendidikan karakter.
"Setiap mata pelajaran di sekolah bisa menjadi sarana penanaman nilai-nilai kepahlawanan tersebut, terutama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PPKn), sejarah, ilmu-ilmu sosial, dan bahasa Indonesia," ujarnya.
Kenyataannya, lanjut Raihan, pemerintah justru lebih memprioritaskan pada pencapaian aspek kognitif saja. Akibatnya, nilai-nilai kepahlawanan tersebut mengalami erosi dalam kehidupan masyarakat. "Tidak ada lagi nilai-nilai keteladanan yang lahir dari pemimpin bangsa. Padahal bangsa ini memiliki sejarah kepahlawanan yang gemilang yang patut diteladani oleh generasi sekarang," paparnya.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, lanjutnya, menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia juga mengaku miris dengan perayaan Hari Pahlawan 10 November yang hanya menjadi ajang rutin tahunan semata. “Momentum Hari Pahlawan 10 November ini seharusnya tidak hanya dijadikan seremoni dan jargon pemerintah belaka. Pemerintah harus betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai karakter kepahlawanan tersebut dalam kebijakan sistem pendidikan nasional kita,” tutur anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh I ini.
FEBRIYAN
