Dinas Minta Target PAD Makassar Tak Dinaikkan

Reporter

Editor

Senin, 7 November 2011 21:07 WIB

Unjuk rasa pengemudi bentor menuntut perluasan wilayah operasi di kantor DPRD Kota Makassar, Sulsel. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO Interaktif, Makassar -


Dinas Pendapatan Daerah Makassar meminta Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar tak menaikkan target Pendapatan Asli Daerah Makassar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2011.

"Mudah-mudahan Dewan tidak memaksakan target PAD naik dari target APBD Pokok tahun ini," kata Shabir Laode Ondo, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Makassar saat dihubungi Tempo, Senin (7/11/2011).

Menurut Shabir, Dinas khawatir target PAD pada anggaran pokok 2011 tak tercapai mengingat perolehan PAD hingga akhir Oktober lalu baru mencapai 75 persen atau Rp 210 miliar dari target total Rp 300 miliar. Shabir berharap perolehan PAD hingga akhir Desember nanti mencapai di atas 95 persen atau Rp 285 miliar.

Pelaksana Tugas Ketua Dewan Makassar, Busrah Abdullah, mengatakan, pembahasan target penerimaan PAD untuk APBD perubahan tahun ini akan menentukan ada atau tidaknya kenaikan target tersebut. "Kita belum bisa menentukan akan diusulkan untuk dinaikkan atau tidak pada anggaran perubahan," kata dia.

Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keungan Dewan Makassar, Irwan, menyayangkan penerimaan PAD hingga akhir Oktober lalu baru 75 persen. Padahal, Pemerintah Makassar telah menerima sejumlah sumber pajak dan retribusi baru tahun ini, seperti Pajak Rumah Kos serta Pajak Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan. "Sumber pajak baru mestinya mendorong peningkatan penerimaan. Kenapa target sulit tercapai?" kata dia.

INDRA OY

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

4 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

7 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

45 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

51 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

59 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

3 Januari 2024

Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai melakukan uji coba terhadap penerapan uji KIR gratis.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya