TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah diminta memberi perhatian lebih terhadap persoalan di Papua supaya tak terjadi blunder kebijakan. Apalagi Papua sedang menjadi sorotan internasional. "Persoalan Papua tidak hanya masalah lokal, tapi sudah menjadi perhatian dunia internasional," kata Diaz Gwijangger, anggota Komisi X DPR asal Papua, di gedung DPR, Senin, 7 November 2011.

Diaz menyatakan ada tiga penyebab kenapa persoalan Papua tak pernah selesai. Pertama, terkait sejarah bergabungnya Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat 1969. Diaz menilai, masyarakat Papua memandang sejarah Pepera belum selesai hingga kini. "Pemerintah dan rakyat Papua harus segera berdialog menyikapi masalah ini," ucap Diaz.

Dialog diperlukan karena ada perbedaan pandangan antara rakyat Papua dengan pemerintah dalam memandang Pepera. "Pemerintah menganggap persoalan ini sudah selesai, sementara Papua tidak," kata dia.

Persoalan kedua, menurut Diaz, adalah sejarah kekerasan dan pelanggaran HAM Papua. Diaz menyatakan, pelanggaran HAM tidak pernah diselesaikan secara tuntas. "Kalau Komnas menemukan pelanggaran, peradilan HAM seharusnya melaksanakan itu," ucap anggota Fraksi Partai Demokrat ini.

Diaz mengutarakan, persoalan krusial lain Papua adalah eskploitasi sumber daya alam. Menurut dia, warga Papua tidak pernah mendapat kompensi yang jelas. Eksploitasi terus dilakukan sementara rakyat Papua masih tetap di bawah garis kemiskinan.

Dia mengkritik pembentukan Tim Pengawas Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua di DPR. Pembentukan tim ini dinilai tidak melibatkan perwakilan masyarakat setempat. Padahal, untuk menuntaskan masalah di wilayah ini perlu pendekatan kultural dan sosiologis. "Tapi saya tak dilibatkan," katanya.

Tim Pengawas ini seharusnya, kata Diaz, melaporkan hasilnya secara berkala ke publik. "Jangan ditumpuk dan diakumulasi sehingga jadi bom waktu," dia menjelaskan.

I WAYAN AGUS PURNOMO