Langgar HAM di Papua, Pemerintah Diminta Minta Maaf

Reporter

Editor

Minggu, 6 November 2011 19:47 WIB

Warga melakukan pembongkaran dan perusakan Pipa Konsentrat milik PT Freeport Indonesia di Mile 21, Timika, Papua, (31/10). ANTARA/Spedy Paereng

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah diminta meminta maaf kepada publik dan rakyat Papua terkait kejadian penyerbuan aparat terhadap peserta Kongres Papua III di Padang Bulan, Abepura, 19 Oktober 2011. "Luar biasa jika pemerintah mau meminta maaf," kata Direktur Institut Dialog Antar-Iman di Indonesia, Elga Joan Sarapung, di Jakarta, Minggu, 6 November 2011.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menilai, jika pemerintah bersedia meminta maaf, pasti akan berimbas positif bagi citra pemerintah di mata publik. Permintaan maaf itu diklaim ampuh untuk menyikapi kekeliruan yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi Kongres Papua III.

"Permintaan maaf itu sebagai bentuk pengakuan pemerintah bahwa mereka salah, bukan karena kejadian yang telah terjadi," kata Usman. "Tapi tetap harus ada hukumannya, yang adil tentu saja."

Penyerbuan aparat ke Kongres Papua III dikecam sejumlah kalangan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahkan menyebut aparat keamanan telah melakukan pelanggaan HAM berat. Hal itu, kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, terlihat dari adanya penyiksaan dan penembakan dalam peristiwa itu.

Berdasar keterangan sejumlah saksi kepada Komnas, aparat bersenjata lengkap dari kesatuan Kepolisian RI dan TNI sudah bersiaga di luar arena Kongres pada 19 Oktoberm pukul 09.00 WITA. Pada pukul 15.00, atau dua jam setelah kongres berakhir, terdengar rentetan tembakan yang membuat peserta di area kongres, kocar-kacir.

Tiga orang akibat kejadian ini, tewas. Yaitu Demianus Daniel Kadepa, 23 tahun, Yakobus Samonsbara, 48 tahun, dan Max Asa Yeuw, 33 tahun. Tubuh ketiganya ditemukan tergeletak di luar area kongres. Selain itu, seorang ibu rumah tangga juga terkena tembakan di paha, dan menyebabkannya terjatuh ke parit.

Johan Effendi dari Jaringan Antar-Iman menilai, masalah di Papua bukan semata-mata konflik warga, tapi juga masalah kemanusiaan. "Pendekatan militeristik tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Semoga ke depannya bisa kembali menggunakan pendekatan yang manusiawi," ujarnya.

ISMA SAVITRI

Berita terkait

Mabes Polri Belum Usut Penyebar Kabar Bohong Tolikara

25 April 2016

Mabes Polri Belum Usut Penyebar Kabar Bohong Tolikara

Kepolisian mengungkapkan kerusuhan di Tolikara Papua merupakan kabar bohong.

Baca Selengkapnya

Polri Bantah Ada Kerusuhan di Tolikara  

25 April 2016

Polri Bantah Ada Kerusuhan di Tolikara  

Polri mengakui ada seorang pegawai Dinas Kependudukan yang meninggal.

Baca Selengkapnya

Tolikara Rusuh Lagi, 1 Tewas 95 Rumah Dibakar  

24 April 2016

Tolikara Rusuh Lagi, 1 Tewas 95 Rumah Dibakar  

Konflik Tolikara ini sudah terjadi sejak 9 April 2016 dan berlangsung hingga hari
ini.

Baca Selengkapnya

Rusuh Tolikara, Hasil Uji Balistik: Bukan Peluru Polisi

8 September 2015

Rusuh Tolikara, Hasil Uji Balistik: Bukan Peluru Polisi

Selain melakukan uji balistik, Polda Papua juga sudah menggelar sidang pelanggaran disiplin terhadap personel Polres Tolikara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Pelaku Kerusuhan di Tolikara Diproses Hukum  

11 Agustus 2015

Jokowi Minta Pelaku Kerusuhan di Tolikara Diproses Hukum  

Jokowi minta agar pelaku, aktor, maupun aparat yang salah prosedur penanganannya harus diperiksa dalam kasus Tolikara.

Baca Selengkapnya

Presiden GIDI Minta Penyidikan Kasus Tolikara Dihentikan

11 Agustus 2015

Presiden GIDI Minta Penyidikan Kasus Tolikara Dihentikan

Presiden GIDI minta Kapolda Papua menyerahkan proses penyelesaian masalah tersangka kepada gereja dan umat muslim Tolikara.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM: Temukan Aparat yang Menembak Warga Tolikara  

10 Agustus 2015

Komnas HAM: Temukan Aparat yang Menembak Warga Tolikara  

Komnas HAM mendesak Menkopolhukam agar memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mengusut penembakan Tolikara.

Baca Selengkapnya

Rusuh Tolikara, Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran  

10 Agustus 2015

Rusuh Tolikara, Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran  

Komnas HAM menemukan empat indikasi pelanggaran HAM pada kerusuhan di Tolikara.

Baca Selengkapnya

Hasil Investigasi Tolikara, Komnas: Ada 4 Pelanggaran HAM  

10 Agustus 2015

Hasil Investigasi Tolikara, Komnas: Ada 4 Pelanggaran HAM  

Pemerintah memastikan kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, tidak dipicu oleh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Baca Selengkapnya

Tolikara Pulih, Begini Proses Pembangunan Musala dan Ruki  

10 Agustus 2015

Tolikara Pulih, Begini Proses Pembangunan Musala dan Ruki  

Pembangunan 85 ruki dan musalah untuk menggantikan ruki dan musalah yang terbakar saat amuk massa pada 17 Juli lalu.

Baca Selengkapnya