TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Polri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengakui anggota kepolisian di Papua memang menerima uang dari PT Freeport Indonesia sebagai uang makan. Meski tak memerinci berapa besarannya, Kapolri memastikan dana itu bisa dipertanggungjawabkan sebagai uang saku. " Yang penting akuntabilitasnya ada," kata Kapolri usai penutupan latihan gabungan antiteror di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2011.

Menurut Kapori, seluruh operasional pasukan di Papua, sepenuhnya bukan dari PT Freeport, tetapi juga dibiayai oleh negara. Uang dari PT Freeport diterima sebagai uang saku tambahan mengingat situasi dan beban hidup di wilayah konflik itu cukup sulit.

"Pengamanan di Papua, termasuk di PT Freeport, merupakan operasi kepolisian yang didukung dan dibiayai negara," kata Kapolri. "Kemudian, jika pihak yang diamankan itu memberi uang makan langsung kepada anggota, apalagi situasi yang sulit dalam tugasnya, saya kira akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan."

Kapolri memastikan, independensi kepolisian akan tetap terjaga dan tidak terpengaruh karena uang saku itu. Apalagi dana itu diterima karena untuk memenuhi kebutuhan hidup semata. "Sama seperti lainnya, dana itu bisa diaudit."

Seperti diberitakan, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PKB, Lily Chadijah Wahid, mensinyalir Polri dan TNI mendapat kucuran dana senilai US$ 14 juta dari PT Freeport untuk mengamankan aset perusahaan asing tersebut.

Karena itu, Lily menganggap adanya dana itu membuat TNI-Polri tidak membela masyarakat Papua, tetapi bertindak keras terhadap mereka dan mendukung PT Freeport.

Pihak TNI sendiri, dalam hal ini Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, mengaku tidak mengetahui mengenai dana tersebut. Ia menyatakan akan menindak anggota TNI yang menerima dana itu secara tidak resmi.

INDRA WIJAYA | WDA | ANT