TEMPO Interaktif, Jakarta: Secara resmi, 13 partai politik menggugat pemerintah lewat Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (18/12). Pemerintah digugat lantaran membiarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan menggunakan fasilitas negara yang dianggap melanggar Undang Undang (UU) nomor 31/2002 tentang Partai Politik dan UU nomor 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. "Seharusnya, sejak November 2003 pemerintah sudah menarik fasilitas dan aset negara," kata Ikhsan Abdullah, koordinator tim pengacara multi partai untuk pengembalian aset negara usai pendaftaran gugatan. Sesuai UU 31/2002, kata Ikhsan, pemerintah berkewajiban menarik aset-aset dan fasilitas negara yang diberikan kepada ketiga partai politik itu. Tetapi sampai sembilan bulan sejak UU berlaku, pemerintah tidak melakukan kewajibannya. "Pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum," katanya. Pemerintah juga dianggap tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap partai politik yang ada, padahal pasal 8 UU 31/2003 menyebutkan kewajiban pemerintah itu. "Jika suatu partai politik diberi fasilitas, yang lain juga harus diberi. Kalau yang lain tidak, harus dilakukan penarikan," kata Ikhsan. Selain itu, berdasarkan UU 5/1960, karena tidak berstatus badan hukum, ketiga partai politik sama sekali tidak berhak atas tanah yang mereka gunakan. Selama ini, penggunaan hak atas tanah itu hanya berdasarkan persekutuan perdata. Padahal, nilai tanah yang digunakan itu cukup signifikan, mencapai triliunan rupiah. "Dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, ketiga partai menggunakan fasilitas negara," kata Ikhsan. Adapun 13 partai politik yang mendaftarkan gugatan itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Bintang Reformasi, Partai Bintang Indonesia, Partai Merdeka, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Pelopor, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Pemersatu Bangsa dan Partai Sarikat Indonesia. Edy Can - Tempo News Room