KPK Panggil Nasir dan Andi Mallarangeng  

Reporter

Editor

Minggu, 9 Oktober 2011 10:28 WIB

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat pemanggilan sebagai saksi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Muhammad Nasir. Politikus Partai Demokrat sekaligus adik Muhammad Nazaruddin itu akan dimintai keterangan sebagai saksi kasus suap wisma atlet SEA Games XXVI Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.

"Surat panggilan sudah dikirim pada Kamis, 6 Oktober 2011," kata juru bicara KPK Johan Budi SP saat dihubungi kemarin, Sabtu 8 Oktober 2011. Nasir bakal diperiksa sebagai saksi suap kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam.

Dalam kasus wisma atlet tersebut, saudara Nasir, Muhammad Nazaruddin, menjadi tersangka. Mantan Bendahara Partai Demokrat itu dianggap membantu mengatur kemenangan PT Duta Graha Indah atas proyek pembangunan wisma atlet SEA Games dan gedung serbaguna di Sumatera Selatan.

Nazaruddin disebut membantu terdakwa Mohammad El Idris sebagai manajer perusahaan pelaksana proyek PT DGI. Idris kemudian memberikan dana suap kepada Wafid. Saat itulah KPK menangkap Wafid di lantai tiga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bukti penyuapan berupa cek Rp 3,2 miliar dan sejumlah amplop berisi duit dalam berbagai mata uang: Rp 73.171.000, US$ 128.148, AU$ 13.070, dan 1.955 euro.

Nasir sendiri belum dimintai konfirmasi mengenai pemanggilan itu. Ini untuk kedua kalinya Nasir dipanggil oleh KPK. Nasir, pada 19 September lalu, telah memenuhi panggilan KPK dan diperiksa bersama Muhammad Nazaruddin.

Kala itu ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dugaan penyelewengan proyek anggaran Rp 8,9 miliar pada 2008 itu menyeret dua orang, termasuk istri M. Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, dan Timas Ginting.

Nasir tercatat sebagai pemilik PT Mahkota Negara bersama Nazaruddin. Perusahaan itu diduga ikut berperan dalam memuluskan proyek dan pemenangan proyek PLTS yang dimenangi PT Alifindo Nuratama Perkasa.

Johan menolak memerinci saat ditanya apakah Nasir diperiksa karena tercatat sebagai pemilik sejumlah perusahaan bersama M. Nazaruddin. "Itu wewenang penyidik," ujar Johan menegaskan. Dia juga belum mendapat informasi kehadiran Nasir pada Senin nanti.

KPK juga berencana memanggil kembali Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng dalam kasus dugaan korupsi wisma atlet tersebut. "Kami periksa Senin depan," ujar Johan. Pemanggilan Andi merupakan pemeriksaan kedua sebagai saksi tersangka Nazaruddin.

Andi terseret pusaran kasus korupsi wisma atlet atas keterangan Nazaruddin. Dalam pengakuannya Nazar menyatakan skenario penggarapan proyek senilai Rp 191 miliar berawal dari pertemuan di ruangan kerja Menteri Andi. Sejauh ini Andi membantah keterlibatannya.

ATMI PERTIWI | RIKY FERDIANTO

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

5 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

8 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

20 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

20 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

22 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

22 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

23 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya