TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Poros Indonesia, Eros Djarot, mensinyalir adanya upaya pengumpulan dana untuk partai dari aset negara. Hal itu dilakukan karena adanya ”imaji-imaji tahun 2004 harus menang lagi.” Eros mengungkap hal itu, dalam sebuah diskusi, di Perpustakaan Nasional, Salemba, Senin (23/12). Bahkan, dalam sebuah pertemuan partai, dia mengaku sempat terkejut mengetahui besarnya dana Rp 2 triliun untuk mengamankan posisi PDIP pada pemilu mendatang. Dalam hal ini, Eros menyebut salah seorang purnawirawan TNI yang mengajukan besaran angka tersebut. Namun, ketika didesak wartawan tentang identitas purnawirawan tersebut, bekas fungsionaris PDIP itu mengelak untuk menjelaskan. Di tempat yang sama, perseteruan antara Amien Rais dengan Laksamana Sukardi berkait dengan masalah penjualan aset BUMN disuarakan anggota Komnas HAM, yang juga aktivis LSM, Mansour Fakih. Ia melihat perseteruan itu memang perlu terjadi. Dalam urusan ini, ia mendukung langkah Amien yang bersikap keras terhadap penjualan aset BUMN. Sebab, BUMN sebaiknya tidak dijual sehingga negara memiliki sumber keuangan. Fakih mencontohkan, seorang petani yang dililit utang yang sesengsara apa pun, ia tak akan pernah menjual sawahnya. Sebab, sawah itulah sumber penghasilan bagi keluarga, dan mungkin untuk anak dan cucunya. Dengan dijualnya banyak BUMN, Fakih pesimis negara bisa menutup defisit anggaran. Lalu, dia melihat salah satu kasus dimana gedung Humpuss yang dulunya milik Tommy Suharto dijual Rp 123 miliar. Gedung itu kemudian dibeli oleh Departemen Kelautan seharga Rp 80 miliar. Padahal, jika dilihat lebih jauh lagi, uang masuk maupun uang keluar semuanya berujung ke APBN. Untuk itu, Fakih menyarankan kepada pemerintah agar lebih mengefektifkan pendapatan dari pajak maupun alokasi yang lain. Sementara, Eros berpendapat, penjualan aset-aset itu merupakan salah satu upaya partai-partai besar untuk mendapatkan dananya. Dengan satir, Eros menyindir Presiden Mega kurang menjiwai, bahkan mungkin kurang paham dengan kepemimpinannya. Mega, di mata dia, tidak mempunyai arah yang jelas, mau dibawa kemana Indonesia ini. (Anggoro Gunawan - Tempo News Room)