TEMPO Interaktif, Solo:Ketua DPR RI Akbar Tandjung menyatakan hak interpelasi yang akan diajukan beberapa anggota DPR terkait lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan sudah tidak terlalu penting lagi. Akbar justru berpendapat kasus Sipadan dan Ligitan ini menjadi pelajaran bagi pemerintah agar ke depan punya langkah-langkah antisipatif dalam mengelola, menjaga dan mengurus sejumlah pulau kecil yang juga bepotensi bermasalah dengan Negara lain. ”Penjelasan Menlu sudah cukup jelas. Keputusan Mahkamah Internasional itu akan kita terima,’’ ujarnya disela-sela acara HUT Golkar Jawa Tengah yang dipusatkan di Solo, Minggu (22/12). Meski begitu, selaku Ketua DPR ia mempersilahkan jika ada anggota dewan yang ingin menggunakan hak interpelasinya. ‘’ Kami persilakan, itu hak anggota. Kalau memang penjelasan Menlu dirasa belum cukup hak interpelasi silakan digunakan. Kami dari pimpinan dewan tergantung respon dan permintaan anggota,’’ tambahnya. Namun disisi lain Akbar menegaskan, digunakan atau tidaknya hak interpelasi oleh anggota, DPR tetap akan meminta penjelasan kepada presiden terkait lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Penjelasan itu akan dimintakan kepada presiden saat rapat konsultasi antara presiden dengan pimpinan dewan. Selain memintakan penjelasan soal lepasnya kedua pulau itu, dalam forum itu juga akan dipertanyakan pula kepada pemerintah tentang langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan dalam menjaga, mengelola dan mengurus sejumlah pulau kecil lainnya yang berpotensi bermalasah dengan negara lain yang berbatasan langsung dengan Indonesia. ‘’Misalnya dengan Timor Leste ada sebuah pulau yang bermasalah dan puluhan pulau-pulau kecil lainnya yang berbatasan dengan negara lain. Kedepan pemerintah harus ambil langkah-langkah yang antisipatif. dalam menghadapai kemungkinan-kemungkinan permasalahan dengan negara lain terhadap keberadaan pulau itu,’’ tuturnya. (Anas Syahirul --- Tempo News Room)